Reformasi Pajak Penghasilan

Rabu, 25 Agustus 2021 - 07:18 WIB
loading...
Reformasi Pajak Penghasilan
Wiko Saputra (Foto: Ist)
A A A
Wiko Saputra
Peneliti Kebijakan Publik

REALISASI penerimaan pajak compang-camping dihantam oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada 2020, total realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.070 triliun atau 89,3% dari target pemerintah. Angka tersebut terkontraksi sebesar 19,7% dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada 2019. Begitu juga pada semester I/2021, penerimaan pajak baru tumbuh sebesar 4,89%. Bahkan, pajak penghasilan (PPh) badan masih terkontraksi sebesar 7,3% (YoY)

Pandemi Covid-19 menjadi alasan melemahnya penerimaan pajak. Meski demikian, alasan tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang akibat pandemi, perekonomian Indonesia terkontraksi sebesar 2,07% pada 2020. Untuk menekan agar tidak mengalami kontraksi yang lebih dalam, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak, seperti diskon angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan potongan tarif PPh Badan. Sehingga, berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak.

Meski demikian, rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut sudah menjadi gejala lama, bahkan sebelum pandemi. Terbukti, data nisbah bagi hasil antara realisasi penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio selalu mengalami penurunan. Menarikanya, perkembangan tax ratio belum mengikuti perkembangan PDB. Tax ratioIndonesia pada 2020 hanya 7,9%. Ini mirip dengan rata-rata tax ratio kelompok negara miskin (low income countries).

Ke depan, gejala pelemahan penerimaan pajak ini akan terus terjadi dan menambah tinggi risikonya dengan efek pandemi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Patut disyukuri, agenda reformasi tersebut sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Sidang Kasus Chromebook...
Sidang Kasus Chromebook Nadiem Makarim, JPU Hadirkan Ahli dari Dirjen Pajak
Komunikasi Tersangka...
Komunikasi Tersangka Pajak dengan ASN DJP Didalami KPK Berdasarkan Barang Bukti Elektronik
Peringati Hari Pabean...
Peringati Hari Pabean Internasional 2026, Bea Cukai Komitmen Lindungi Masyarakat
KPK Sita Uang hingga...
KPK Sita Uang hingga Dokumen saat Geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak
Sita Uang hingga Logam...
Sita Uang hingga Logam Mulia saat OTT Pegawai Pajak Jakut, KPK: Totalnya Rp6 Miliar
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Relaksasi WP Badan Masih...
Relaksasi WP Badan Masih Berlaku, DJP Kantongi 13,4 Juta Pelaporan SPT
40 Perusahaan Baja China...
40 Perusahaan Baja China Kemplang Pajak di RI, Purbaya Kirim Tim Khusus
Rekomendasi
Link Live Streaming...
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Piala AFF U-19 2026
Nakei Tampilkan Pendewasaan...
Nakei Tampilkan Pendewasaan Musik Lewat Single Kedua 'Setengah Hadir'
Bagaimana AS Kehilangan...
Bagaimana AS Kehilangan Helikopter Apache Pertama dalam Perang dengan Iran?
Berita Terkini
PTPN III Gandeng KPK...
PTPN III Gandeng KPK Bangun Integritas dan Cegah Korupsi
Canda Prabowo ke HIPMI:...
Canda Prabowo ke HIPMI: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Infografis
Siap-siap, Nunggak Bayar...
Siap-siap, Nunggak Bayar Pajak Tak Bisa Urus SIM hingga Paspor
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved