Wakil Ketua DPD RI Mahyudin: Sistem Bikameral Masih Jauh dari Harapan
loading...
A
A
A
"Kita butuh masukan dan saran Pak Ginandjar agar DPD RI bisa lebih baik lagi kedepannya. Tentunya untuk menciptakan parlemen yang ideal," harapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung mengatakan perlunya penataan ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan DPD RI.
Sejauh ini, DPD RI hanya memberikan usulan atau pertimbangan namun tidak terjun langsung dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan Undang-Undang.
"Memang setiap usulan dari DPD RI masuk dalam pertimbangan atau hanya diperhatikan. Namun, usulan teknis dari DPD RI tidak terakomodir. Untuk itu kita tidak hanya cukup ide-ide formal, tapi harus ada ide baru, seperti putusan politik dalam tingkat elite. Lantaran DPD RI tanpa kewenangan yang strategis, maka fungsinya menjadi kurang efektif," tutur Tamsil.
Senada dengan Tamsil, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Pangeran Syarif Abdurahman Bahasyim menjelaskan secara umum fungsi DPD RI tidak maksimal. Oleh karenanya, apa yang diharapkan oleh para tokoh pembentuk DPD RI belum dapat tercapai hingga saat ini.
"Kewenangan kita sampai saat ini belum sinkron dengan kedudukannya sebagai lembaga negara," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita mengatakan DPD RI harus belajar dari sejarah pembentukannya. Salah satunya, bahwa anggota DPD RI harus memiliki kekompakan dalam perjuangan amandemen.
Ginandjar Kartasasmita menambahkan kehadiran DPD RI ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem bikameral.
Selain itu, kehadiran DPD RI juga untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah, khususnya yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik. "Kehadiran DPD RI untuk mengimbangi, karena Indonesia bukan hanya negara besar, tetapi negara yang memiliki keragaman budaya," jelasnya.
Ginandjar Kartasasmita juga menilai bahwa terjadi ketidakjelasan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia dinilai buram, karena masih anomali, kita menganut sistem presidensial tapi juga tidak murni, bukan juga sistem parlementer.
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung mengatakan perlunya penataan ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan DPD RI.
Sejauh ini, DPD RI hanya memberikan usulan atau pertimbangan namun tidak terjun langsung dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan Undang-Undang.
"Memang setiap usulan dari DPD RI masuk dalam pertimbangan atau hanya diperhatikan. Namun, usulan teknis dari DPD RI tidak terakomodir. Untuk itu kita tidak hanya cukup ide-ide formal, tapi harus ada ide baru, seperti putusan politik dalam tingkat elite. Lantaran DPD RI tanpa kewenangan yang strategis, maka fungsinya menjadi kurang efektif," tutur Tamsil.
Senada dengan Tamsil, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Pangeran Syarif Abdurahman Bahasyim menjelaskan secara umum fungsi DPD RI tidak maksimal. Oleh karenanya, apa yang diharapkan oleh para tokoh pembentuk DPD RI belum dapat tercapai hingga saat ini.
"Kewenangan kita sampai saat ini belum sinkron dengan kedudukannya sebagai lembaga negara," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita mengatakan DPD RI harus belajar dari sejarah pembentukannya. Salah satunya, bahwa anggota DPD RI harus memiliki kekompakan dalam perjuangan amandemen.
Ginandjar Kartasasmita menambahkan kehadiran DPD RI ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem bikameral.
Selain itu, kehadiran DPD RI juga untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah, khususnya yang terpencil jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik. "Kehadiran DPD RI untuk mengimbangi, karena Indonesia bukan hanya negara besar, tetapi negara yang memiliki keragaman budaya," jelasnya.
Ginandjar Kartasasmita juga menilai bahwa terjadi ketidakjelasan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia dinilai buram, karena masih anomali, kita menganut sistem presidensial tapi juga tidak murni, bukan juga sistem parlementer.
Explore More