DPD: Implementasikan PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
Sabtu, 15 Februari 2025 - 18:11 WIB
loading...
Anggota DPD RI dari NTT Abraham Liyanto meminta pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah swasta. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari keputusan tersebut.
“Saya pantau di NTT, belum ada implementasi dari keputusan tersebut. Di provinsi lain kelihatannya sama. Entah kapan mulainya, padahal sudah diumumkan sejak November 2024,” ujar Abraham di Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2024.
Baca juga: Haruskah Guru PPPK Bekerja di Sekolah Negeri?
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengumumkan guru PPPK bisa mengajar di sekolah swasta. Hal itu untuk membantu sekolah swasta yang kekurangan guru.
"Itu sudah disetujui oleh MenPAN. Mulai 2025 berlaku. Jadi guru swasta yang lolos PPPK dapat mengajar di swasta," kata Mu'ti di Istana Presiden pada akhir November 2024.
Abraham menyambut baik kebijakan tersebut karena membantu sekolah swasta. Pasalnya, yang berperan mencerdaskan bangsa ini bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah swasta juga sangat berperan.
Bahkan, sekolah swasta jumlahnya sangat banyak melebihi sekolah negeri dan telah hadir sebelum Indonesia Merdeka.
“Saya pantau di NTT, belum ada implementasi dari keputusan tersebut. Di provinsi lain kelihatannya sama. Entah kapan mulainya, padahal sudah diumumkan sejak November 2024,” ujar Abraham di Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2024.
Baca juga: Haruskah Guru PPPK Bekerja di Sekolah Negeri?
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengumumkan guru PPPK bisa mengajar di sekolah swasta. Hal itu untuk membantu sekolah swasta yang kekurangan guru.
"Itu sudah disetujui oleh MenPAN. Mulai 2025 berlaku. Jadi guru swasta yang lolos PPPK dapat mengajar di swasta," kata Mu'ti di Istana Presiden pada akhir November 2024.
Abraham menyambut baik kebijakan tersebut karena membantu sekolah swasta. Pasalnya, yang berperan mencerdaskan bangsa ini bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah swasta juga sangat berperan.
Bahkan, sekolah swasta jumlahnya sangat banyak melebihi sekolah negeri dan telah hadir sebelum Indonesia Merdeka.
Lihat Juga :
