Pengguna Internet Makin Banyak, Bisnis Hoaks Kian Subur  

Sabtu, 21 Agustus 2021 - 08:27 WIB
loading...
A A A
Direktur Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, para pelaku bisnis berita bohong (hoaks) merupakan orang-orang yang mampu melihat peluang dari signifikansi internet dan media sosial walaupun peluang tersebut berarti perbuatan kriminal.

Kelompok penebar berita hoaks terbagi menjadi dua, yakni tim produksi dan distribusi. Tim produksi bertugas untuk mencari bahan yang nantinya akan diolah menjadi berita hoaks. Kemudian produk berita bohong tersebut ‎disebarkan melalui tim distribusi.

"Kalau mereka melakukan kedua hal itu, artinya ada maksud tertentu atau order tertentu sehingga tinggal dilacak siapa yang punya ide membuat berita hoaks ini dan pemodalnya," katanya saat dihubungiKORAN SINDOkemarin.

Adapun untuk proses distribusi konten hoaks dan ujaran kebencian, hal itu tidak dilakukan oleh tim. Biasanya mereka menyasar daerah tertentu. Contohnya ketika dilakukan survei, kawasan A tidak menyenangi tokoh politik tertentu, hal ini menjadi modal awal tim kelompok ujaran kebencian melancarkan serangannya.

Nantinya konten hasil produksi akan didistribusikan dengan menyasar pengguna media sosial di wilayah yang telah ditentukan. ’’Dari situ konten dengan mudah menyebar melalui orang per orang sehingga tujuan akhirnya tercapai, yakni meyerang tokoh atau isu yang dimaksud,’’ tuturnya.

Dari segi faktor permintaan, Ismail yakin bisnis ini akan tetap tumbuh di waktu mendatang. Dia menyebut banyak pihak yang memang memiliki kepentingan dan begitu menikmati manfaatdari kejahatan yang cukup efektif ini. Jadi bukan sekadar soal faktor cari untung si penyedia jasa saja. Bisnis berita bohong misalnya akan panen keuntungan ketika pesta politik dilakukan seperti pilkada dan dan pilpres. Saracen merupakan satu contoh bagaimana isu SARA digerakkan melalui bisnis ini pada berbagai perhelatan pesta demokrasi.

"Apalagi nanti ada pilkada dan pilpres. Wah, lebih banyak lagi nanti bisnis berita hoaks," kata Ismail.

Selain itu keuntungan yang diperoleh dari membuat berita hoaks berdasarkan pesanan pihak tertentu, sudah jelas ada tarifnya. Namun bisnis ini tidak cuma mendapatkan keuntungan dari tarif pesanan itu, melainkan juga memetik uang dari iklan-iklan yang ditayangkan.

"Bersih-bersihnya ia bisa mendapat Rp10 juta sampai 15 juta sebulan dari membuat berita hoaks, kemudian ada orang datang ke situs dia, ada iklannya, kemudian menyebar," ucap Ismail, dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Dia menambahkan bahwa ketika para produsen berita hoaks itu mengunggah konten mereka ke sebuah situs, akan ada biaya iklan yang mereka dapat. Semakin banyak yang memberikanlikedan komentar, nilai jual halaman itu akan makin tinggi. Selanjutnya pihak media sosial akan menghubungi akun orang yang populer tersebut untuk memasang iklan di halaman tersebut.

"Dia dapat uang dan keuntungan, sementara kita yang komentar mencaci-maki sesama saudara sebangsa malah menjadikan dia semakin populer. Kita kehilangan kewarasan, harga diri, dan persaudaraan," katanya.

Pada 2020 hingga Januari 2021, Ismail menyebutkan, ada 1.556 penyebaran berita hoaks selama merebaknya Covid-19. Ribuan hoaks tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, Facebok, Instagram, Twitter, YouTube hingga WhatsApp.

Grup WhatsApp sering menjadi sasaran penyebaran hoaks. Selain itu masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi target tertinggi sasaran penyebaran berita hoaks bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan.

"‎Alasannya karena masyarakat di kota punya uang lebih banyak sehingga lebih mampu membeli ponsel dan mengakses internet bila dibandingkan dengan masyarakat di perdesaan yang terkendala jaringan internet. Masyarakat berpendidikan tinggi kini juga tidak luput dari paparan kabar bohong. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin kritis pikirannya," tambah Ismail.

Selain kelompok terdidik, masyarakat yang fanatik beragama pun turut menjadi incaran para penyebar kabar bohong. Jika masyarakat tidak mau berubah, Ismail memperkirakan persebaran hoaks akan semakin sulit dihentikan dalam beberapa tahun ke depan. ‎Ia pun meminta masyarakat untuk lebih skeptis ketika melihat sebuah informasi yang belum tentu benar.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemerintah Perlu Menetralisir...
Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
Isu Mark Up Harga Sepatu...
Isu Mark Up Harga Sepatu Siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Itu Fitnah, Hoaks
Soroti Pernyataan Amien...
Soroti Pernyataan Amien Rais, Pengamat Ingatkan Bahaya Politik Fitnah
Tanggapi Amien Rais,...
Tanggapi Amien Rais, Gerakan Pemuda Marhaen: Penurunan Kualitas Demokrasi
Komdigi Tegaskan Video...
Komdigi Tegaskan Video Amien Rais soal Prabowo Hoaks dan Bermuatan Ujaran Kebencian
Beredar Isu Kas Masjid...
Beredar Isu Kas Masjid Bakal Dikelola Pemerintah, Kemenag Tegaskan Itu Hoaks
Hadapi Dampak Negatif...
Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, Perlu Literasi dan Aturan yang Relevan
UPN Veteran Jakarta...
UPN Veteran Jakarta Perkuat Literasi Digital Warga untuk Cegah Penyebaran Hoaks
Dewi Perssik Geram Usai...
Dewi Perssik Geram Usai Diisukan Meninggal Dunia, 16 Akun TikTok Terancam Dipolisikan
Rekomendasi
Bertemu Prabowo, Dirut...
Bertemu Prabowo, Dirut KAI Bocorkan Rencana Stasiun Gambir Terintegrasi KRL
Tol Kataraja Siap Beroperasi...
Tol Kataraja Siap Beroperasi Akhir Tahun 2026, Bandara Soetta-PIK 2 Hanya 7 Menit
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Berita Terkini
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Infografis
Kwik Kian Gie, Ekonom...
Kwik Kian Gie, Ekonom yang Lantang Suarakan Indonesia Tak Boleh Tergantung IMF
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved