Anwar Abbas Kritik Keras Lomba Artikel BPIP

JAKARTA - Pengamat sosial-keagamaan Anwar Abbas mengkritik tema lomba penulisan artikel tingkat nasional untuk memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2021 yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) .

Tema penulisan artikel yang ditentukan yakni Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam. Menurut Anwar Abbas, seharusnya BPIP melakukan hal yang lebih bermakna di tengah krisis pandemi Covid-19, ketimbang membuat tema lomba yang kontroversial seperti itu.

"Sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya sudah seharusnya BPIP membantu Presiden dengan melakukan hal-hal yang benar-benar berarti dan bermakna terutama dalam mengatasi krisis yang ada," ujar Anwar melalui keterangan tertulis, Minggu (15/8/2021).



Anwar melihat, BPIP sebagai lembaga negara justru kerap membuat gaduh serta memancing keresahan di antara warga bangsa. Ia pun teringat pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menyebutkan agama musuh besar Pancasila.

"Apa yang mereka lakukan jangankan akan membuat negeri ini menjadi lebih aman dan bersatu serta percaya terhadap Pancasila dan UUD 1945, tapi malah lebih banyak membuat gaduh dan memancing keresahan serta perpecahan di antara warga bangsa, seperti pernyataan Kepala BPIP yang mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila dan mengimbau umat beragama untuk menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Anwar.



Anwar yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menilai Yudian tidak mengetahui esensi Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang secara jelas mengatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. "Jadi keberadaan BPIP ini lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Bahkan dengan kehadirannya dia telah banyak merusak citra pemerintah terutama citra dari diri Presiden Jokowi sendiri," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Anwar, BPIP sudah waktunya untuk dibubarkan agar negeri ini aman tenteram, dan damai. "Adapun dana yang selama ini dipergunakan untuk menggaji pimpinan dan karyawan serta biaya operasional dari badan tersebut bisa dialihkan untuk membiayai hal-hal yang lebih penting dari itu, sehingga keinginan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan serta keinginan kita sebagai bangsa untuk secepatnya bisa keluar dari berbagai krisis yang multi dimensi ini tanpa ada retak dalam kehidupan kita sebagai bangsa dapat segera terwujud dan tercapai," tutup ulama asal Sumatera Barat itu.