Tugas Negara, Gerindra Minta Pejabat dan Legislator Tak Kena Penyekatan PPKM
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 17:15 WIB
loading...
A
A
A
"Harusnya pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas jalankan tugas kontitusional kunjungi konstituen dan ke kantor untuk pastikan berjalannya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 itu harus dikecualikan dari penyekatan," tambahnya.
Selain itu, Habiburokhman juga mengaku mendapatkan keluhan dari rekan sesama profesinya yakni advokat. Padahal, ia meyakini dalam bertugas, para pengacara itu mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
"Banyak keluhan dari teman advokat, saya mau dampingi klien bersidang tidak bisa. Padahal dalam laksankaan profesi bisa mematuhi prokes," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, Pemerintah kerap melahirkan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, lebih toleransi ke level atas, namun tidak di level bawah. Salah satunya, adalah penyekatan.
Ia menyebut, di posko penyekatan masyarakat selalu terlibat pertikaian dengan petugas. "Sementara di bawah penyekatan orang berantem tiap perbatasan kota. Karena petugas di bawah itu membabi buta penyekatan," ucap Habiburokhman.
Seharusnya, Habiburokhman menekankan, Pemerintah betul-betul tegas dalam melahirkan kebijakan. Bukan hanya kepada tatanan level masyarakat bawah, melainkan segala lini.
Selain itu, Habiburokhman juga mengaku mendapatkan keluhan dari rekan sesama profesinya yakni advokat. Padahal, ia meyakini dalam bertugas, para pengacara itu mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
"Banyak keluhan dari teman advokat, saya mau dampingi klien bersidang tidak bisa. Padahal dalam laksankaan profesi bisa mematuhi prokes," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, Pemerintah kerap melahirkan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, lebih toleransi ke level atas, namun tidak di level bawah. Salah satunya, adalah penyekatan.
Ia menyebut, di posko penyekatan masyarakat selalu terlibat pertikaian dengan petugas. "Sementara di bawah penyekatan orang berantem tiap perbatasan kota. Karena petugas di bawah itu membabi buta penyekatan," ucap Habiburokhman.
Seharusnya, Habiburokhman menekankan, Pemerintah betul-betul tegas dalam melahirkan kebijakan. Bukan hanya kepada tatanan level masyarakat bawah, melainkan segala lini.
Lihat Juga :
