Mensos Siapkan Skema Penanganan 4 Juta Anak Yatim Indonesia
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat data sementara kurang lebih 4 juta anak Indonesia berstatus yatim. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan dari korban pandemi Covid-19.
Untuk menangani anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya akibat covid-19, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membuat konsep yang melibatkan berbagai pihak terkait. Karena pembuatan konsep sendiri tidaklah mudah dalam implementasinya dan harus ada landasan hukum serta anggaran dalam praktik di lapangan.
“Soal anak yatim itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Kemensos penanganan anak itu berada di bawah Ditjen Rehabilitasi Sosial,” jelas Mensos demikian dikutip pada laman resmi Kemensos, Sabtu,(14/08/2021).
Ia menambahkan jumlah riil anak yatim itu telah diminta dari pemerintah daerah (pemda). Termasuk juga dari balai-balai, yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk jenis program, model, serta anggaran belum dapat disampaikan saat ini karena harus dipelajari dan ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Intinya semua masih dalam proses, karena tidak bisa disamakan penanganannya, misalnya bagi anak yatim tapi masih bayi, anak berusia SD, SMP maupun SMA. Tentu mekanisme dan besaran bantuan akan disampaikan nanti setelah ada keputusan dari pemerintah,” ujar Mensos.
Untuk menangani anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya akibat covid-19, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membuat konsep yang melibatkan berbagai pihak terkait. Karena pembuatan konsep sendiri tidaklah mudah dalam implementasinya dan harus ada landasan hukum serta anggaran dalam praktik di lapangan.
“Soal anak yatim itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Kemensos penanganan anak itu berada di bawah Ditjen Rehabilitasi Sosial,” jelas Mensos demikian dikutip pada laman resmi Kemensos, Sabtu,(14/08/2021).
Ia menambahkan jumlah riil anak yatim itu telah diminta dari pemerintah daerah (pemda). Termasuk juga dari balai-balai, yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk jenis program, model, serta anggaran belum dapat disampaikan saat ini karena harus dipelajari dan ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Intinya semua masih dalam proses, karena tidak bisa disamakan penanganannya, misalnya bagi anak yatim tapi masih bayi, anak berusia SD, SMP maupun SMA. Tentu mekanisme dan besaran bantuan akan disampaikan nanti setelah ada keputusan dari pemerintah,” ujar Mensos.
(cip)