KPK Didesak Usut Dugaan Jaringan Korupsi di Lingkungan Kemenkeu
Selasa, 20 Januari 2026 - 22:03 WIB
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menyelidiki dugaan praktik korupsi yang dinilai masih terjadi secara terstruktur di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Forum Rakyat Nusantara (Fornusa) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan praktik korupsi yang dinilai masih terjadi secara terstruktur di lingkungan Kementerian Keuangan .
Ketua Umum Pengurus Pusat Fornusa Rusdi Bicara mengatakan, Kemenkeu merupakan institusi strategis yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan publik. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditangani secara serius, transparan, dan berlandaskan hukum.
Baca juga: KPK Ungkap Wali Kota Madiun Terima Duit dengan Modus CSR
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum. Setiap dugaan penyimpangan, terlebih di institusi pengelola keuangan negara wajib diusut secara objektif, profesional, dan terbuka kepada publik,” ujar Rusdi, Selasa (20/1/2026).
Pihaknya menyoroti dugaan praktik suap dan manipulasi pajak di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dinilai tidak mungkin terjadi tanpa adanya jejaring perlindungan struktural. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang melibatkan PT Wanatiara Persada dan KPP Madya Jakarta Utara.
Ketua Umum Pengurus Pusat Fornusa Rusdi Bicara mengatakan, Kemenkeu merupakan institusi strategis yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan publik. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditangani secara serius, transparan, dan berlandaskan hukum.
Baca juga: KPK Ungkap Wali Kota Madiun Terima Duit dengan Modus CSR
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum. Setiap dugaan penyimpangan, terlebih di institusi pengelola keuangan negara wajib diusut secara objektif, profesional, dan terbuka kepada publik,” ujar Rusdi, Selasa (20/1/2026).
Pihaknya menyoroti dugaan praktik suap dan manipulasi pajak di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dinilai tidak mungkin terjadi tanpa adanya jejaring perlindungan struktural. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang melibatkan PT Wanatiara Persada dan KPP Madya Jakarta Utara.
Lihat Juga :
