Data Kematian Dihapus, Syarief Hasan: Seharusnya Kualitas Data Diperbaiki
Kamis, 12 Agustus 2021 - 08:45 WIB
loading...
A
A
A
Syarief menilai langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan COVID-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data COVID-19 di daerah sehingga data kematian tidak update.
Oleh karena itu, Syarief mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang dites sehingga Indonesia bisa segera mengatasi pandemi ini.
"Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir COVID-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," pungkasnya. Baca juga: Data Kematian Kasus Covid-19 Dihapus, Jubir Luhut Buka Suara
Diberitakan sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
Oleh karena itu, Syarief mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang dites sehingga Indonesia bisa segera mengatasi pandemi ini.
"Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir COVID-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," pungkasnya. Baca juga: Data Kematian Kasus Covid-19 Dihapus, Jubir Luhut Buka Suara
Diberitakan sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
(kri)
Lihat Juga :
