Data Kematian Dihapus, Syarief Hasan: Seharusnya Kualitas Data Diperbaiki
Kamis, 12 Agustus 2021 - 08:45 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat , Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, indikator kematian akibat COVID-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.
Menurut Syarief, seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. Baca juga: Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief dikutip Kamis (12/8/2021).
Mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, kata Politikus Senior Partai Demokrat ini, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan di suatu daerah. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang dites juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan.
"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," paparnya.
Syarief menilai langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan COVID-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data COVID-19 di daerah sehingga data kematian tidak update.
Oleh karena itu, Syarief mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang dites sehingga Indonesia bisa segera mengatasi pandemi ini.
"Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir COVID-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," pungkasnya. Baca juga: Data Kematian Kasus Covid-19 Dihapus, Jubir Luhut Buka Suara
Diberitakan sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
Menurut Syarief, seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. Baca juga: Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief dikutip Kamis (12/8/2021).
Mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, kata Politikus Senior Partai Demokrat ini, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan di suatu daerah. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang dites juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan.
"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," paparnya.
Syarief menilai langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan COVID-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data COVID-19 di daerah sehingga data kematian tidak update.
Oleh karena itu, Syarief mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang dites sehingga Indonesia bisa segera mengatasi pandemi ini.
"Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir COVID-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," pungkasnya. Baca juga: Data Kematian Kasus Covid-19 Dihapus, Jubir Luhut Buka Suara
Diberitakan sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
(kri)
Lihat Juga :
