Data Kematian Dihapus, Syarief Hasan: Seharusnya Kualitas Data Diperbaiki

Kamis, 12 Agustus 2021 - 08:45 WIB
loading...
Data Kematian Dihapus,...
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat , Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, indikator kematian akibat COVID-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Menurut Syarief, seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. Baca juga: Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru

"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief dikutip Kamis (12/8/2021).

Mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, kata Politikus Senior Partai Demokrat ini, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan di suatu daerah. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang dites juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan.

"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," paparnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Demokrat Serahkan Urusan...
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Hadiri Baksos di Gereja...
Hadiri Baksos di Gereja Katolik Santo Andreas, AHY Salurkan Bantuan untuk Ribuan Jemaat
Prajurit TNI Gugur di...
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Demokrat: Kehilangan Besar Bangsa Indonesia
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Partai Demokrat Ancam...
Partai Demokrat Ancam Gugat Trump Terkait Perang Iran
Perkuat Akar Rumput,...
Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya
Rekomendasi
Ratusan Pelajar di Jaktim...
Ratusan Pelajar di Jaktim Ikuti Pelatihan Penguatan Karakter dan Kepemimpinan Inovatif
Shopee Campus Cup Diperpanjang!...
Shopee Campus Cup Diperpanjang! Waktunya All Out & Kumpulkan Poin untuk Bawa Kampus Kamu Jadi Juara!
Transaksi Digital Melonjak,...
Transaksi Digital Melonjak, Visa Tekankan Pentingnya Pengelolaan Risiko
Berita Terkini
Islah Bahrawi Mengaku...
Islah Bahrawi Mengaku Dapat Intimidasi dari OTK, Rumah Diintai hingga Aktivitasnya Dibuntuti
Bahaya Romantisasi Oligarki...
Bahaya Romantisasi Oligarki Putih
Penunjukan Kepala BGN...
Penunjukan Kepala BGN Baru Dinilai Tepat untuk Membenahi MBG
KPK Lelang 106 Lot Barang...
KPK Lelang 106 Lot Barang Rampasan Korupsi dari 26 Perkara, Ada Handphone hingga Bidang Tanah
Geledah Rumah Silmy...
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Infografis
Ilmuwan Siapkan AI untuk...
Ilmuwan Siapkan AI untuk Mengetahui Datangnya Kematian
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved