Data Kematian Dihapus, Syarief Hasan: Seharusnya Kualitas Data Diperbaiki
loading...
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat , Syarief Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, indikator kematian akibat COVID-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.
Menurut Syarief, seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. Baca juga: Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief dikutip Kamis (12/8/2021).
Mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, kata Politikus Senior Partai Demokrat ini, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan di suatu daerah. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.
Menurut Syarief, seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian. Baca juga: Data Kematian COVID-19 Dihapus, PAN Nilai Alasan Pemerintah Keliru
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ujar Syarief dikutip Kamis (12/8/2021).
Mengutip data Satgas Penanganan COVID-19, kata Politikus Senior Partai Demokrat ini, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8/2021) mencapai 2.048 kasus sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat COVID-19. Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites. Angka ini harusnya menjadi acuan di dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan di suatu daerah. "Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ungkap Syarief.
Lihat Juga :
