Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Berkaca Sidak Jokowi ke Apotek, Puskesra: Obat COVID-19 Rawan Monopoli
loading...
A
A
A
Puskesra meminta pemerintah melalui Kemenkes, BPOM, dan institusi lainnya untuk memperkuat industri farmasi dan obat-obatan dalam negeri di masa pandemi COVID-19.
"Dengan kondisi COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah seharusnya melibatkan swasta sebagai bentuk gotong-royong semua pihak untuk membantu negara dalam menangani COVID-19D. Mustahil COVID-19 cepat reda kalau pemerintah hanya bergerak sendiri. Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menindak tegas kelompok atau korporasi tertentu yang terindikasi melakukan monopoli obat-obatan terapi COVID-19," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan tidak adanya obat-obatan terapi COVID-19 di salah satu apotek saat Presiden Jokowi sidak di Bogor, Jawa Barat.
Dasco menyampaikan, obat-obatan penanganan COVID-19 yang dicari oleh Presiden tersebut sebagian besar adalah produk BUMN Farmasi seperti Oseltamivir produksi Indofarma, Favipiravir, dan Azithromycin produksi Kimia Farma.
Sebagai informasi, viral beberapa waktu lalu video Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditelepon langsung Presiden Jokowi (23/7). Jokowi ketika itu melakukan sidak di salah satu apotek di Bogor. Jokowi ingin memastikan apakah obat-obatan untuk COVID-19 masih tersedia di Kota Bogor. Baik itu apotek kecil maupun apotek besar.
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memblokir salah satu produsen obatIvermectin, PT Harsen Laboratories. BPOM menyatakan sedang memeriksa perusahaan itu atas dugaan pelanggaran produksi, hingga distribusi obat-obatan yang bisa membantu proses penyembuhan COVID-19 itu. Baca juga: Satgas COVID-19: Belum Ada Daerah yang Berada di Level 1
Namun, sudah lebih dari satu bulan sejak penyegelan, PT Harsen Laboratories masih belum diizinkan untuk memproduksi Ivermectin. Saat ini BPOM mengizinkan Ivermectin produksi Indofarma dan Sanbe untuk beredar di masyarakat. Padahal keduanya juga belum melalui proses uji klinis.
"Dengan kondisi COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah seharusnya melibatkan swasta sebagai bentuk gotong-royong semua pihak untuk membantu negara dalam menangani COVID-19D. Mustahil COVID-19 cepat reda kalau pemerintah hanya bergerak sendiri. Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menindak tegas kelompok atau korporasi tertentu yang terindikasi melakukan monopoli obat-obatan terapi COVID-19," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan tidak adanya obat-obatan terapi COVID-19 di salah satu apotek saat Presiden Jokowi sidak di Bogor, Jawa Barat.
Dasco menyampaikan, obat-obatan penanganan COVID-19 yang dicari oleh Presiden tersebut sebagian besar adalah produk BUMN Farmasi seperti Oseltamivir produksi Indofarma, Favipiravir, dan Azithromycin produksi Kimia Farma.
Sebagai informasi, viral beberapa waktu lalu video Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditelepon langsung Presiden Jokowi (23/7). Jokowi ketika itu melakukan sidak di salah satu apotek di Bogor. Jokowi ingin memastikan apakah obat-obatan untuk COVID-19 masih tersedia di Kota Bogor. Baik itu apotek kecil maupun apotek besar.
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memblokir salah satu produsen obatIvermectin, PT Harsen Laboratories. BPOM menyatakan sedang memeriksa perusahaan itu atas dugaan pelanggaran produksi, hingga distribusi obat-obatan yang bisa membantu proses penyembuhan COVID-19 itu. Baca juga: Satgas COVID-19: Belum Ada Daerah yang Berada di Level 1
Namun, sudah lebih dari satu bulan sejak penyegelan, PT Harsen Laboratories masih belum diizinkan untuk memproduksi Ivermectin. Saat ini BPOM mengizinkan Ivermectin produksi Indofarma dan Sanbe untuk beredar di masyarakat. Padahal keduanya juga belum melalui proses uji klinis.
(kri)
Explore More