Satgas COVID-19: Belum Ada Daerah yang Berada di Level 1

Selasa, 10 Agustus 2021 - 22:30 WIB
loading...
Satgas COVID-19: Belum...
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun kabupaten/kota yang berada di level 1. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun kabupaten/kota yang berada di level 1. Dia berharap hal ini dapat memacu daerah untuk dapat menurunkan level kondisi Covid-nya.

"Berdasarkan hasil analisis per minggu ini diketahui bahwa belum ada kabupaten/kota yang berada di level 1 di Indonesia. Kita berharap bahwa dengan keadaan ini menjadikan setiap daerah terpacu untuk melakukan upaya pengendalian yang lebih baik," katanya dalam konferensi pers, Selasa (10/8/2021).

Seperti diketahui dalam penanganan Covid-19 pemerintah menetapkan level daerah. Dia pun kembali menegaskan bahwa setiap perubahan dalam penanganan covid-19 merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat.

Baca juga: Update Corona 10 Agustus 2021: 3.718.821 Positif, 3.171.147 Sembuh, 108.571 Meninggal

"Sekali lagi perlu saya tekankan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk kehati-hatian agar masyarakat tetap aman yang disertai pemberian peluang bagi masyarakat untuk tetap bisa produktif," katanya.

Wiku juga meminta agar dalam penanganan Covid-19 dilakukan secara bersama-sama. Di mana setiap pihak memiliki perannya masing-masing.

"Saat ini apa yang seharusnya dilakukan sebagai kesatuan bangsa ialah saling mendukung dan membantu satu sama lain. Setiap dari kita memiliki andil dalam kolaborasi pentahelix penanganan Covid-19. Pemerintah berusaha menyusun kebijakan terbaik," ujarnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 3,7 Juta, Berikut Sebaran per Provinsi

"Media sebagai perpanjangan dari pemerintah dalam pemberitaan kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi. Dan kemudian para pakar atau akademisi sebagai pemberi kritik dan saran yang solutif dan membangun dengan menyesuaikan karakteristik khas Indonesia. Dan tentunya pihak swasta untuk ikut serta menjalankan kebijakan ini. Sedangkan masyarakat pada umumnya mampu menjalankan kebijakan yang ada sebaik-baiknya demi dampak kebijakan yang signifikan dan membawa perubahan yang baik," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Covid-19 di Asia Naik,...
Covid-19 di Asia Naik, Mantan Komandan Satgas RS Wisma Atlet Imbau Masyarakat Waspada
Jelang Libur Nataru,...
Jelang Libur Nataru, Wapres Pastikan Pemerintah Monitor Kenaikan Kasus Covid-19
Kasus Covid-19 Naik,...
Kasus Covid-19 Naik, Menko Muhadjir Effendy Minta Masyarakat Jangan Panik
Kasus Covid-19 Naik...
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Jokowi Perintahkan Menkes Amati Detail Perkembangan
Positif Covid-19 di...
Positif Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 179 Kasus, Meninggal 4 orang
Kasus Covid-19 di Indonesia...
Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 190, Meninggal 5 Orang
Kasus Covid-19 di India...
Kasus Covid-19 di India Naik Imbas Varian Baru, Banyak yang Rasakan Gejala Sakit Tenggorokan
Hakim AS Perintahkan...
Hakim AS Perintahkan China Bayar Ganti Rugi Rp391 Triliun dalam Kasus Covid-19
Covid-19 Kembali Serang...
Covid-19 Kembali Serang Singapura, Ini Langkah Kemenkes untuk Halau Penyebarannya di Indonesia
Rekomendasi
Bongkar Gudang Penyimpanan...
Bongkar Gudang Penyimpanan Kosmetik Impor Ilegal di Tangerang, BPOM Ungkap Modus Operandi dan Peredaran
Mossad Pasok Milisi...
Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah
Purbaya Belum Percaya...
Purbaya Belum Percaya Daya Beli Mulai Lesu di Warteg: Nanti Saya Cek Lagi
Berita Terkini
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Infografis
19 Kampus Indonesia...
19 Kampus Indonesia yang Peringkat Dunianya Melonjak di QS WUR 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved