Soal TWK, Ombudsman Yakin Pimpinan KPK Punya Sikap Kenegarawanan

Kamis, 05 Agustus 2021 - 09:11 WIB
loading...
Soal TWK, Ombudsman...
Ketua Ombudsman RI, M Najih. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan dua pekan setelah diumumkan ke publik.

Di mana, LAHP Ombudsman mengungkap adanya potensi maladministrasi terkait pelaksanaan TWK. Baca juga: Komnas HAM Temukan Fakta Baru yang Signifikan terkait Polemik TWK

Ketua Ombudsman RI, M Najih mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu langkah korektif dari pimpinan KPK sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Najih meyakini pimpinan KPK bakal menjalankan saran atau langkah korektif dari Ombudsman untuk perbaikan pelaksanaan TWK .

Baca juga: Tak Ada Pelanggaran dalam TWK, DPP LPPI Nilai Ketua KPK Tidak Bersalah

"ORI masih percaya atas sikap kenegarawanan pimpinan KPK dan BKN untuk melakukan tindakan korektif dan saran perbaikan yang disampaikan ORI," kata M Najih saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (5/8/2021).

Najih tak menjawab secara lugas apakah KPK sudah menjalankan langkah korektif yang disarankan Ombudsman atau belum. Ia hanya memastikan bahwa Ombudsman memberi waktu 30 hari untuk KPK menjalankan langkah korektif terkait pelaksanaan TWK tersebut.

Jika KPK ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan TWK tidak menjalankan langkah korektif, kata Najih, maka Ombudsman akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR. Saat ini, Ombudsman masih menunggu dan memantau langkah-langkah dari KPK maupun pihak yang terkait dengan pelaksanaan TWK tersebut.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Suap Bupati Suhardiman...
Kasus Suap Bupati Suhardiman Amby, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kuansing
Usai Ramai Amplop dari...
Usai Ramai Amplop dari Bupati Kuansing, Menhut Lapor Penolakan Gratifikasi ke KPK
Pengembalian Amplop...
Pengembalian Amplop Raja Juli Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Terus Dalami Kasus HPT
KPK Ungkap Asal Usul...
KPK Ungkap Asal Usul Uang Dalam Amplop yang Ditinggal Bupati Kuansing saat Audiensi ke Menhut
Menhut Akui Terima Amplop...
Menhut Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Mestinya Laporkan Dugaan Gratifikas
MUI Desak Koruptor Dihukum...
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera, Menyengsarakan Rakyat
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Jadi Tersangka Kasus Suap, Hartanya Rp10,6 Miliar
KPK Ungkap Biro Jasa...
KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali
Ombudsman Mengaku Dihalang-halangi...
Ombudsman Mengaku Dihalang-halangi saat Sidak Lapas Kelas IIA Cibinong
Rekomendasi
JKF 2026 Tegaskan Perkuat...
JKF 2026 Tegaskan Perkuat Kolaborasi Menuju Kota Global
Demi Moral, Turki Tolak...
Demi Moral, Turki Tolak Berlabuh Kapal Pesiar Pembawa 2.000 Penumpang LGBTQ
Balogun Bebas, Tuchel:...
Balogun Bebas, Tuchel: Mungkin Trump Bisa Selamatkan Quansah?
Berita Terkini
Hadir saat Laporkan...
Hadir saat Laporkan 4 Hakim ke KY, Istri Nadiem: Kami Harap Keadilan
5 Mahasiswa Gugat Pasal...
5 Mahasiswa Gugat Pasal Karet UU ITE ke MK, Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat
Presiden PKS soal Perpres...
Presiden PKS soal Perpres 111/2025: Langkah Tepat Pemerintah Jadikan Kampanye LGBTQ Ancaman Nonmiliter
Lawan Vonis 10 Tahun...
Lawan Vonis 10 Tahun Penjara, Nadiem Ajukan Memori Banding Pekan Ini
Praktisi: Pengabaian...
Praktisi: Pengabaian Ganti Rugi Immaterial Perkara Perdata Rugikan Pencari Keadilan
Rakernas di Bekasi,...
Rakernas di Bekasi, Laskar Anti Korupsi Indonesia Ingin Perkuat Peran Pengawasan
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved