Pemerintah Diminta Tunda Pilkada hingga Pandemi Corona Usai
Kamis, 28 Mei 2020 - 18:11 WIB
loading...
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan diri untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang.
Keputusan itu dinilai terlalu berani karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi virus Corona (Covid-19) akan berakhir.
"Saya menganggap bahwa sangat berani untuk memaksakan pilkada tersebut dilaksanakan di tahun ini, karena kita saja dan bahkan Gugus tidak tahu menahu kapan Virus Covid -19 ini berakhir," kata anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).
Menurut dia, tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum Desember. "Apa ada jaminan buat masyarakat akan aman dari virus ini. Apalagi kita ketahui bahwa pilkada memiliki tahapan-tahapan, belum lagi sosialisasi kandidat pasti ada pertemuan-pertemuan dilakukan ke masyarakat, belum lagi tahapan kampanye," tutur Abdul Rachman.
Untuk menghindari risiko, dia menyarankan pemerintah untuk menunda Pilkada serentak pada 2021 sembari mengamati kondisi penyebaran Covid-19. (Baca juga: Pilkada di Tengah Corona Dinilai Untungkan Petahana )
Keputusan itu dinilai terlalu berani karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi virus Corona (Covid-19) akan berakhir.
"Saya menganggap bahwa sangat berani untuk memaksakan pilkada tersebut dilaksanakan di tahun ini, karena kita saja dan bahkan Gugus tidak tahu menahu kapan Virus Covid -19 ini berakhir," kata anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).
Menurut dia, tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum Desember. "Apa ada jaminan buat masyarakat akan aman dari virus ini. Apalagi kita ketahui bahwa pilkada memiliki tahapan-tahapan, belum lagi sosialisasi kandidat pasti ada pertemuan-pertemuan dilakukan ke masyarakat, belum lagi tahapan kampanye," tutur Abdul Rachman.
Untuk menghindari risiko, dia menyarankan pemerintah untuk menunda Pilkada serentak pada 2021 sembari mengamati kondisi penyebaran Covid-19. (Baca juga: Pilkada di Tengah Corona Dinilai Untungkan Petahana )
Lihat Juga :
