Pemerintah Diminta Tunda Pilkada hingga Pandemi Corona Usai
loading...
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan diri untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang.
Keputusan itu dinilai terlalu berani karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi virus Corona (Covid-19) akan berakhir.
"Saya menganggap bahwa sangat berani untuk memaksakan pilkada tersebut dilaksanakan di tahun ini, karena kita saja dan bahkan Gugus tidak tahu menahu kapan Virus Covid -19 ini berakhir," kata anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).
Menurut dia, tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum Desember. "Apa ada jaminan buat masyarakat akan aman dari virus ini. Apalagi kita ketahui bahwa pilkada memiliki tahapan-tahapan, belum lagi sosialisasi kandidat pasti ada pertemuan-pertemuan dilakukan ke masyarakat, belum lagi tahapan kampanye," tutur Abdul Rachman.
Untuk menghindari risiko, dia menyarankan pemerintah untuk menunda Pilkada serentak pada 2021 sembari mengamati kondisi penyebaran Covid-19. ( )
Menurut dia, jangan lagi masyarakat menjadi korban. Kondisi ekonomi saat ini saja sudah menyusahkan rakyat.
Abdul Rachman juga mempertanyakan usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan dana sebesar Rp500 miliar untuk pembelian alat perlengkapan diri (APD). "Sudah keterlaluan mubazirnya anggaran digunakan, rakyat menjerit. Sudahlah kita fokus dulu penanganan virus Covid-19 ini, kasihan rakyat," tandasnya.
Pilkada di tengah pandemi Corona dinilainya juga tidak baik. Salah satunya rawan praktik politik uang. Terlebih, ekonomi masyarakat sedang terpuruk.
Sebagai anggota Komite I DPD yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, Abdul Rachman menegaskan tidak ingin pelaksanaan pilkada dipaksakan. "Kita tunda dulu lah melihat situasi dan kondisi wabah ini, baru pemerintah bersikap," tuturnya.
Keputusan itu dinilai terlalu berani karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi virus Corona (Covid-19) akan berakhir.
"Saya menganggap bahwa sangat berani untuk memaksakan pilkada tersebut dilaksanakan di tahun ini, karena kita saja dan bahkan Gugus tidak tahu menahu kapan Virus Covid -19 ini berakhir," kata anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).
Menurut dia, tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum Desember. "Apa ada jaminan buat masyarakat akan aman dari virus ini. Apalagi kita ketahui bahwa pilkada memiliki tahapan-tahapan, belum lagi sosialisasi kandidat pasti ada pertemuan-pertemuan dilakukan ke masyarakat, belum lagi tahapan kampanye," tutur Abdul Rachman.
Untuk menghindari risiko, dia menyarankan pemerintah untuk menunda Pilkada serentak pada 2021 sembari mengamati kondisi penyebaran Covid-19. ( )
Menurut dia, jangan lagi masyarakat menjadi korban. Kondisi ekonomi saat ini saja sudah menyusahkan rakyat.
Abdul Rachman juga mempertanyakan usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan dana sebesar Rp500 miliar untuk pembelian alat perlengkapan diri (APD). "Sudah keterlaluan mubazirnya anggaran digunakan, rakyat menjerit. Sudahlah kita fokus dulu penanganan virus Covid-19 ini, kasihan rakyat," tandasnya.
Pilkada di tengah pandemi Corona dinilainya juga tidak baik. Salah satunya rawan praktik politik uang. Terlebih, ekonomi masyarakat sedang terpuruk.
Sebagai anggota Komite I DPD yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, Abdul Rachman menegaskan tidak ingin pelaksanaan pilkada dipaksakan. "Kita tunda dulu lah melihat situasi dan kondisi wabah ini, baru pemerintah bersikap," tuturnya.
Lihat Juga :
(dam)
