Ketua MPR Minta Pemerintah Lebih Cermat soal Kelanjutan PPKM Berlevel

Senin, 02 Agustus 2021 - 19:22 WIB
loading...
Ketua MPR Minta Pemerintah...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih cermat dalam mempertimbangkan dasar untuk menentukan perpanjangan kebijakan PPKM di setiap wilayah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kebijakan penentuan keberlanjutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel akan ditentukan hari ini, sebab hari ini merupakan tenggat akhir dari masa berlaku kebijakan PPKM Level 4 yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesia.

Terkait hal ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih cermat dalam mempertimbangkan dasar untuk menentukan perpanjangan kebijakan PPKM di setiap wilayah. "Di samping kebijakan PPKM masih belum tersinkronisasi secara baik dengan pemberian bantuan sosial ataupun bantuan subsidi upah kepada masyarakat, juga kondisi perkembangan Covid-19 di setiap daerah yang berbeda-beda," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Bamsoet juga meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk memperpanjang atau tidaknya kebijakan PPKM berlevel ini. "Meminta pemerintah mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial dalam menentukan level keberlanjutan PPKM di setiap daerah," ujar mantan Ketua DPR ini. Baca juga: Jokowi Putuskan PPKM Level 4 Diperpanjang dari 3-9 Agustus

Politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah agar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung penuh kebijakan PPKM yang diterapkan di wilayah masing-masing, sebab dukungan dari masyarakat menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. "Namun, MPR meminta masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama terkait varian delta yang sangat menular," imbau Bamsoet. Baca juga: Target Masih Rendah, DPR Minta Pemerintah Akselerasi Vaksinasi ke Daerah

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja di wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dan level 3. Kementerian Sosial (Kemensos) yang mempunyai data akurat mengenai pekerja yang berhak menerima, dan juga pemerintah harus menjelaskan kriteria dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh pekerja.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menlu dan Ketua MPR...
Menlu dan Ketua MPR Bawa Delegasi PBNU-Muhammadiyah ke Pemakaman Ali Khamenei
Ketua MPR Ungkap Ada...
Ketua MPR Ungkap Ada Ulama Ikut ke Iran: Saya Belum Tahu Namanya
Bambang Pacul PDIP Kritik...
Bambang Pacul PDIP Kritik Pemerintah Utus Ketua MPR Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Bakal Hadiri Prosesi...
Bakal Hadiri Prosesi Pemakaman Ayatulloh Khamenei, Ketua MPR: Saya Diutus Presiden
3 Prajurit TNI Gugur...
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Ibas Kecam Serangan terhadap Pasukan Perdamaian
Di Harlah 100 Tahun...
Di Harlah 100 Tahun NU, Ketua MPR: NU Akan Kuat bila Dompet Jemaahnya Tebal
Perikhsa Riders Touring...
Perikhsa Riders Touring Perdana Malang-Bali, Bamsoet Tekankan Disiplin dan Persatuan
Ketua MPR Ungkap Alasan...
Ketua MPR Ungkap Alasan Juri Cerdas Cermat Tak Ucapkan Minta Maaf ke Publik
Ketua MPR Ungkit Peran...
Ketua MPR Ungkit Peran NU bagi Republik, dari Medan Juang hingga Menenangkan Umat
Rekomendasi
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
Tips MotionTrade: Kenali...
Tips MotionTrade: Kenali Risiko Investasi Reksa Dana sebelum Mulai Berinvestasi
Berita Terkini
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Rekam Jejak Komjen Karyoto,...
Rekam Jejak Komjen Karyoto, dari Pemberantasan Korupsi hingga Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Mutasi Kejagung, Dirdik...
Mutasi Kejagung, Dirdik Jampidsus hingga Dirdik III Jamintel Diganti
Mendagri Harapkan Lulusan...
Mendagri Harapkan Lulusan IPDN Jadi Agen Perubahan ASN
Mendagri Tito: Pelibatan...
Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
KPK Tahan 3 Tersangka...
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jawa Timur
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved