Target Masih Rendah, DPR Minta Pemerintah Akselerasi Vaksinasi ke Daerah

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang masih jauh dari target nasional, yakni baru 9,57% berdasarkan data 29 Juli.



"Pemerintah harus serius menangani kendala di lapangan, dan juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin. Harus ada percepatan vaksinasi secara nasional," kata Intan dalam keterangannya, Senin (2/8/2021)

Legislator Dapil Bekasi-Depok ini mencontohkan di Jawa Barat misalnya, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tapi masih rendah pelaksanaan vaksinasinya, bahkan masih sangat jauh dari target sasaran vaksinasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 30 Juli, warga Jawa Barat yang sudah divaksin dua dosis hanya 7,39% atau 2.801.545 jiwa.

Demikian pula dengan Jawa Tengah yang masih 9,66% atau 2.773.988. Tak jauh berbeda, Jawa Timur juga masih 9,80% atau 3.119.838. Dan yang tertinggi masih DKI Jakarta yakni 32,02% atau sebanyak 2.688.266 orang.

"Sebelum distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, Vaksin dibawa dan disimpan di Bio Farma yang berlokasi di Bandung, sehingga tentunya akses distribusi ke wilayah di Jawa Barat relatif lebih mudah dijangkau dan dekat, tetapi faktanya target vaksinasi Jawa Barat masih sangat rendah dibawah 10%, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah” tegasnya.

Apalagi, kata Ketua Umum Perempuan PAN (PUAN) ini, sejumlah pemerintah daerah (pemda) akan menempatkan kebijakan wajib vaksin sebagai syarat untuk melakukan kegiatan di berbagai sektor, baik bagi pelaku usaha, pegawai, maupun pengunjung. Wajib vaksin juga akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh, udara, dan laut, serta pelayanan administrasi publik.

"Artinya, pemerintah harus memperluas akses vaksin bagi masyarakat tanpa kerumunan" ujar Intan.

"Ini akan menjadi kendala untuk mobilitas orang terkait pekerjaan. Sementara mereka belum punya akses vaksin. Korelasi antara target vaksinasi itu masih sangat jauh, kendalanya bukan hanya ada beberapa masyarakat yang tidak percaya vaksin, tapi kendala lain juga pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi," ungkapnya.

Mengutip data Kemenkes pada 13 Juli terkait rencana pengadaan vaksin, Intan menguraikan, vaksin Sinovac hingga akhir tahun 2021 sebanyak 175.504.500. Namun dari jumlah itu, masih ada yang belum pasti diterima pemerintah RI (optional) sebesar 32.059.300. Kemudian, Pfizer 50 juta dengan pengadaan bertahap dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2021.