Tekan Penularan Corona, Pemerintah Harus Urai Ruang Interaksi Masyarakat

JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diprediksi akan diperpanjang. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan orang yang diduga terpapar atau positif COVID-19.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. “Pemahaman atas masalah virus Corona juga belum merata di kalangan masyarakat. Faktor lain, yang juga perlu mendapat perhatian kenapa PSBB perlu diperpanjang karena dalam konteks global indikasi penurunan penularan COVID-19 juga belum terjadi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/04/2020).

Untuk diketahui, PSBB di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir 24 April nanti. Fahira meminta adanya perhatian lebih terhadap ruang-ruang terjadinya interaksi warga. Selama PSBB ini masih banyak orang bepergian dan berkerumun, terutama di daerah pemukiman.

“Harus mendapat perhatian untuk dievaluasi, terutama di sektor transportasi umum yang jalurnya melintasi Jabodetabek, seperti KRL. Juga jika ada perusahaan (di luar sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan pekerja masuk kantor,” terangnya.

Senator asal Jakarta itu mengatakan PSBB yang masih mengakomodasi pergerakan masyarakat itu akan berjalan baik apabila pemerintah pusat dan daerah saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Menurutnya, suara-suara dari pemda di Jabodetabek perlu didengar dan diakomodasi strateginya.

“Agar PSBB ini benar-benar mampu menurunkan angka penularan,” ucapnya.

Pemda se-Jabodetabek sebagai penanggung jawab dan pelaksana ingin PSBB ini berhasil memutus penularan virus Sars Cov-II , baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fahira menilai ruang interaksi yang mempertemukan banyak orang harus diurai.

“Daerah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Jika persoalan ini tidak segera diurai, sebesar apapun energi yang dikeluarkan pemda selama PSBB dikhawatirkan tidak akan berdampak signifikan menurunkan angka penularan,” tandas Fahira.