DPR Minta Kemensos Benahi Data dan Mekanisme Pemberian Bansos
Kamis, 29 Juli 2021 - 13:47 WIB
loading...
A
A
A
Ia menyebutkan Risma seharusnya membuat formulasi khusus dalam pemberian bansos kepada masyarakat agar menggunakan metode yang benar-benar amanah.
"Ibu menteri harus benar-benar memastikan skema pemberiannya bansos tidak bisa dilakukan korupsi. Pentingnya memastikan data yang dipergunakan untuk penyaluran dana sosial ini terverifikasi dan tervalidasi," kata Hidayat Nur Wahid.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut mengungkapkan ada sebanyak 5,9 juta data baru penerima dana bansos selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini belum dibahas dengan Komisi VIII DPR RI.
"Bagaimana validasi dan verifikasi nya. Belum ada kesepakatan terkait DTKS tersebut. Beliau pernah lapor ke KPK, 21 juta data tidak valid dan ditidurkan. Tapi belum ada disepakati dengan Komisi VIII DPR," jelasnya.
Penyaluran dana bansos Rp600 ribu, pada PPKM Darurat dikatakan Hidayat Nur Wahid penyaluran dilakukan melalui PT Pos. Menjelang PPKM Darurat berakhir pada 19 Juli 2021, ternyata yang baru disalurkan 2,7 juta penerima, dan masih ada kurang lebih 6,3 juta penerima yang belum diberikan haknya.
"Ibu menteri harus benar-benar memastikan skema pemberiannya bansos tidak bisa dilakukan korupsi. Pentingnya memastikan data yang dipergunakan untuk penyaluran dana sosial ini terverifikasi dan tervalidasi," kata Hidayat Nur Wahid.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut mengungkapkan ada sebanyak 5,9 juta data baru penerima dana bansos selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini belum dibahas dengan Komisi VIII DPR RI.
"Bagaimana validasi dan verifikasi nya. Belum ada kesepakatan terkait DTKS tersebut. Beliau pernah lapor ke KPK, 21 juta data tidak valid dan ditidurkan. Tapi belum ada disepakati dengan Komisi VIII DPR," jelasnya.
Penyaluran dana bansos Rp600 ribu, pada PPKM Darurat dikatakan Hidayat Nur Wahid penyaluran dilakukan melalui PT Pos. Menjelang PPKM Darurat berakhir pada 19 Juli 2021, ternyata yang baru disalurkan 2,7 juta penerima, dan masih ada kurang lebih 6,3 juta penerima yang belum diberikan haknya.
Lihat Juga :
