DPR Minta Kemensos Benahi Data dan Mekanisme Pemberian Bansos
Kamis, 29 Juli 2021 - 13:47 WIB
loading...
A
A
A
"Selain pemotongan dana bansos di lapangan, Mensos ditantang membuat mekanisme rigid agar tidak ada korupsi. Memverifikasi dan memvalidasi data agar tidak ada pemberian bansos yang tepat guna," tutur Hidayat Nur Wahid.
Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial dalam hal ini kepada Menteri Sosial RI Tri Rismaharini untuk mengkomunikasikan secara intensif program penyaluran bansos dan data penerima agar publik bisa mengakses informasi dengan transparan.
"Kunjungan lapangan (Mensos) memang diperlukan, tapi membuat sistem policy nasional terkait penyaluran bansos secara amanah agar tidak ada korupsi dan validasi verifikasi data bansos secara legal bersama mitra kerjanya yakni Komisi VIII DPR RI," tandas Hidayat Nur Wahid.
Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial dalam hal ini kepada Menteri Sosial RI Tri Rismaharini untuk mengkomunikasikan secara intensif program penyaluran bansos dan data penerima agar publik bisa mengakses informasi dengan transparan.
"Kunjungan lapangan (Mensos) memang diperlukan, tapi membuat sistem policy nasional terkait penyaluran bansos secara amanah agar tidak ada korupsi dan validasi verifikasi data bansos secara legal bersama mitra kerjanya yakni Komisi VIII DPR RI," tandas Hidayat Nur Wahid.
(maf)
Lihat Juga :