Ngotot Ingin Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Diingatkan Tragedi Pemilu 2019
Kamis, 28 Mei 2020 - 15:07 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Alwan, masyarakat yang akan menjadi korban dari adanya Pilkada pada 2020 nanti. Karena kerumunan orang tidak bisa dipisahkan pada saat pemilihan di TPS.
"Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban di 9 Desember dipaksakan tapi semua masyarakat pemilih datang ke TPS nanti itu juga akan di malapraktik di antara kita, karena Pilkada kita tetap dorong di 9 Desember," jelasnya.
"Disitu akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalag langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gaboleh kumpul-kumpul dirumah gaboleh ke TPS," tambahnya.
Maka dari itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti. "Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.
"Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban di 9 Desember dipaksakan tapi semua masyarakat pemilih datang ke TPS nanti itu juga akan di malapraktik di antara kita, karena Pilkada kita tetap dorong di 9 Desember," jelasnya.
"Disitu akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalag langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gaboleh kumpul-kumpul dirumah gaboleh ke TPS," tambahnya.
Maka dari itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti. "Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
