Ngotot Ingin Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Diingatkan Tragedi Pemilu 2019
Kamis, 28 Mei 2020 - 15:07 WIB
loading...
Koornas JPPR, Alwan R. Robby menyebut, jika Pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 maka bukan tidak mungkin akan mengulang kejadian pada Pemilu 2019. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan R. Robby menyebut, jika Pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 maka bukan tidak mungkin akan mengulang kejadian pada Pemilu 2019.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
Berdasarkan data KPU, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 petugas. Sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.
"Karena ini adalah momentumnya Pilkada, ada Pemilu di 2019 kemarin ada insiden kemanusiaan kita jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan dalam diskusi secara virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Menurut Alwan, masyarakat yang akan menjadi korban dari adanya Pilkada pada 2020 nanti. Karena kerumunan orang tidak bisa dipisahkan pada saat pemilihan di TPS.
"Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban di 9 Desember dipaksakan tapi semua masyarakat pemilih datang ke TPS nanti itu juga akan di malapraktik di antara kita, karena Pilkada kita tetap dorong di 9 Desember," jelasnya.
"Disitu akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalag langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gaboleh kumpul-kumpul dirumah gaboleh ke TPS," tambahnya.
Maka dari itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti. "Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.
(Baca juga: DKPP Sebut Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pilkada 9 Desember 2020)
Berdasarkan data KPU, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 petugas. Sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.
"Karena ini adalah momentumnya Pilkada, ada Pemilu di 2019 kemarin ada insiden kemanusiaan kita jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan dalam diskusi secara virtual, Kamis (28/5/2020).
(Baca juga: Setuju Pilkada 9 Desember, DPR Minta KPU Ajukan Tambah Anggaran ke Pemda)
Menurut Alwan, masyarakat yang akan menjadi korban dari adanya Pilkada pada 2020 nanti. Karena kerumunan orang tidak bisa dipisahkan pada saat pemilihan di TPS.
"Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban di 9 Desember dipaksakan tapi semua masyarakat pemilih datang ke TPS nanti itu juga akan di malapraktik di antara kita, karena Pilkada kita tetap dorong di 9 Desember," jelasnya.
"Disitu akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalag langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gaboleh kumpul-kumpul dirumah gaboleh ke TPS," tambahnya.
Maka dari itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti. "Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
