Proses Hukum Prajurit TNI AU yang Injak Kepala Warga Papua Harus Transparan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memproses hukum dua oknum anggota TNI AU yang melakukan aksi kekerasan terhadap seorang warga asli Papua.

"Melihat sejarah panjang keterlibatan militer di Papua, jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk pemerintahan hari ini, apalagi menjadi isu internasional. Oleh karena itu, proses hukum dan investigasi yang transparan adalah keharusan," kata Irine, Rabu (28/7/2021).

Irine menekankan agar jajaran TNI AU dalam melakukan proses hukum terhadap dua prajurit TNI AU POM Lanud Merauke, Papua secara transparan. "Jangan sampai satu peristiwa ini menutup semua langkah baik yang selama ini telah dilakukan TNI," ujarnya.

Baca juga: KSAU Janji Tindak Tegas Anggota yang Menganiaya Warga di Merauke

Ia juga berharap agar TNI untuk lebih melakukan pembinaan khusus terhadap aparat militer di Papua dalam berinteraksi dengan warga.

"Supaya peristiwa serupa tidak terulang dan persepsi masyarakat terhadap TNI semakin membaik. Ini bisa menjadi awal bagi upaya ekstra TNI meningkatkan kepercayaan rakyat Papua," kata Irine Yusiana Roba Putri.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir media sosial dipenuhi video viral terkait peristiwa aksi kekerasan terhadap warga Papua pada Senin (26/7/2021) pukul 10.00 WIT di Jalan Raya Mandala, Merauke.

Dalam video tersebut ada dua orang personel anggota TNI AU menghampiri kerumunan di sebuah warung makan di pinggir jalan dan berusaha melerai pertengkaran oleh seorang warga.

Baca juga: KSAU Copot Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara, Merauke, Papua

Dalam warung tersebut ada seorang warga asli Papua mengajak berkelahi warga lainnya dengan membuka kaos yang ia kenakan. Namun bukannya melerai pertengkaran, kedua anggota TNI AU berseragam biru muda tersebut justru melakukan tindakan arogan dengan memiting tangan serta menginjak kepala warga Papua tersebut.