Kasus Kebocoran Data Terjadi Lagi, RUU PDP Mendesak Diselesaikan
Rabu, 28 Juli 2021 - 21:13 WIB
loading...
Dugaan kebocoran data nasabah bank BUMN sedang jadi perbincangan, mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR-RI, Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Dugaan kebocoran data nasabah bank BUMN yang sedang jadi perbincangan masyarakat, mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR-RI, Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Menurut Christina, kejadian seperti itu bukan satu atau dua kali terjadi, tetapi semakin sering ditemukan frekuensinya.
Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Cegah Kebocoran Data Pribadi saat Vaksinasi
"Selain tidak menguntungkan posisi kita sebagai negara berdaulat termasuk dari perspektif kedaulatan data, kejadian ini semakin memperlihatkan posisi lemah Indonesia dalam konteks perlindungan data warganya," ujar Christina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: Polri Geledah Kantor BPJS Kesehatan, Periksa Server terkait Kebocoran Data WNI
Menurut dia, keamanan data tentunya juga terkait dengan komitmen kuat Negara menyangkut Cyber Security. Tampaknya, kata dia, aspek tersebut belum mendapat cukup perhatian maupun komitmen serius, sehingga kejadian peretasan data kembali terjadi lagi dan lagi.
Baca juga: PPDB Segera Digelar, Persoalan Server hingga Kebocoran Data Perlu Diantisipasi
"Sebagai anggota Panja RUU PDP saya menilai kejadian ini menegaskan urgensi mendesaknya RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang deadlock untuk segera diselesaikan dengan mencari titik temu yang pas antara keinginan Pemerintah dan kemauan masyarakat yang diwakili DPR," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, soal lembaga pengawas implementasi perlindungan data harus segera dicarikan solusinya. "Melihat maraknya kasus kebocoran data, tampaknya argumen DPR agar lembaga perlindungan data independen di bawah Presiden sangatlah relevan," imbuhnya.
Dia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memiliki banyak pekerjaan rumah yang tentunya butuh perhatian lebih untuk mengimplementasikannya.
"Kami mendorong agar segera mengambil langkah-langkah pengamanan utamanya untuk memastikan terlindunginya nasabah dari kejahatan turunan sebagai dampak dari dugaan kebocoraan data," pungkasnya.
Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Cegah Kebocoran Data Pribadi saat Vaksinasi
"Selain tidak menguntungkan posisi kita sebagai negara berdaulat termasuk dari perspektif kedaulatan data, kejadian ini semakin memperlihatkan posisi lemah Indonesia dalam konteks perlindungan data warganya," ujar Christina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: Polri Geledah Kantor BPJS Kesehatan, Periksa Server terkait Kebocoran Data WNI
Menurut dia, keamanan data tentunya juga terkait dengan komitmen kuat Negara menyangkut Cyber Security. Tampaknya, kata dia, aspek tersebut belum mendapat cukup perhatian maupun komitmen serius, sehingga kejadian peretasan data kembali terjadi lagi dan lagi.
Baca juga: PPDB Segera Digelar, Persoalan Server hingga Kebocoran Data Perlu Diantisipasi
"Sebagai anggota Panja RUU PDP saya menilai kejadian ini menegaskan urgensi mendesaknya RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang deadlock untuk segera diselesaikan dengan mencari titik temu yang pas antara keinginan Pemerintah dan kemauan masyarakat yang diwakili DPR," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, soal lembaga pengawas implementasi perlindungan data harus segera dicarikan solusinya. "Melihat maraknya kasus kebocoran data, tampaknya argumen DPR agar lembaga perlindungan data independen di bawah Presiden sangatlah relevan," imbuhnya.
Dia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memiliki banyak pekerjaan rumah yang tentunya butuh perhatian lebih untuk mengimplementasikannya.
"Kami mendorong agar segera mengambil langkah-langkah pengamanan utamanya untuk memastikan terlindunginya nasabah dari kejahatan turunan sebagai dampak dari dugaan kebocoraan data," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
