Mendagri Apresiasi Daerah yang Realisasikan APBD dan Cairkan Insentif Nakes

loading...
Mendagri Apresiasi Daerah yang Realisasikan APBD dan Cairkan Insentif Nakes
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Pemda Kabupaten Tangerang sudah cukup baik dalam merealisasikan APBD serta pencairan tunjangan insentif untuk Nakes. Foto/Ist
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang yang sudah cukup baik dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pencairan tunjangan insentif untuk para tenaga kesehatan (Nakes).

Baca juga: Mendagri Sebut Warga Sulit Dapat Kamar Perawatan Covid-19 di Tangsel

Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungannya dalam rangka rapat koordinasi dengan Bupati Tangerang serta unsur Forkopimda sekaligus mengecek realisasi anggaran dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Baca juga: Mendagri Ajak Dunia Usaha Gelontorkan Dana CSR Bantu Warga Terdampak Covid-19



Tito melihat, data realisasi belanja yang cukup baik pada APBD yang sudah lebih dari 40 persen. Angka tersebut menurutnya sudah baik ditengah perjuangan pemerintah daerah menghadapi Pandemi Covid-19. Termasuk pencairan tunjangan insentif untuk para nakes yang dinilainya sudah 56 persen dicairkan.

Baca juga: Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Bimtek IPKD

"Saya juga mengucapkan terima kasih yang tinggi Kepada Bupati Zaki, salah satu pesan dari Presiden itu adalah pencairan insentif tenaga kesehatan yang dananya sudah ada di masing-masing daerah menjadi tanggungjawab daerah masing-masing penyalurannya. Saya lihat angkanya sudah dicairkan 56 persen di Kabupaten Tangerang, itu sudah sangat baik dan sangat bagus," ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, Bupati Tangerang sudah berkomitmen untuk terus mencairkan insentif tenaga kesehatan. Ini penting untuk meningkatkan moral para tenaga kesehatan yang merupakan garis terdepan dalam peranan Pandemi.

Mendagri juga menyoroti bantuan sosial di tengah-tengah pelaksanaan PPKM terutama bagi mereka yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar di pusat.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top