Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Jangan Dipolitisasi
Selasa, 27 Juli 2021 - 08:53 WIB
loading...
Dua pelaku wisata di Kabupaten Mojokerto mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah akibat terdampak kebijakan PPKM. Foto/iNewsTV/Sholahuddin
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 jangan sampai dipolitisasi. Maka itu, pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dianggap bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Dia menilai pemerintah daerah dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.
"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," ujar Andreas, Selasa (27/7/2021).
Baca juga: Kebijakan PPKM Tak Jelas, Pelaku Usaha Sektor Wisata Kibarkan Bendera Putih
Dia menuturkan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa partainya tegas menolak pengibaran bendera putih. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," ujar Jazilul Fawaid secara terpisah.
Jazilul berpendapat, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.
"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," ujarnya.
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Legislator PKS Minta Pemerintah Lebih Serius Tangani Pandemi
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adityo Rizaldi berpendapat jika pengibaran bendera putih sebagai ekspresi menolak PPKM, berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu. Sebab saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.
Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum. Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus.
Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah. "Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Dia menilai pemerintah daerah dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.
"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," ujar Andreas, Selasa (27/7/2021).
Baca juga: Kebijakan PPKM Tak Jelas, Pelaku Usaha Sektor Wisata Kibarkan Bendera Putih
Dia menuturkan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa partainya tegas menolak pengibaran bendera putih. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," ujar Jazilul Fawaid secara terpisah.
Jazilul berpendapat, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.
"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," ujarnya.
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Legislator PKS Minta Pemerintah Lebih Serius Tangani Pandemi
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adityo Rizaldi berpendapat jika pengibaran bendera putih sebagai ekspresi menolak PPKM, berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu. Sebab saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.
Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum. Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus.
Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah. "Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.
(abd)
Lihat Juga :
