Pemerintah Benahi Dulu Masalah Dasar Penanganan COVID-19 Sebelum Bicara New Normal
Kamis, 28 Mei 2020 - 09:40 WIB
loading...
A
A
A
Sukamta menerangkan rasio jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2018 itu 1 banding 1.000 pendudukan. Sementara di Korea Selatan, rasionya 11 banding 1.000 penduduk. Presiden sempat mengutrakan untuk melibatkan puskemas untuk penanganan Covid-19. Kenyataannya, hanya 33 persen yang kondisinya memadai.
“Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai menghadapi lonjakan pasien positif. Belum lagi, soal ketersediaan alat pelindung diri yang banyak dikeluhkan rumah sakit hingga hari ini,” jelasnya.
Masalah kelima adalah pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak terjadi pelanggaran. Hal tersebut menggambarkan tingkat kedisiplinan yang rendah dari masyarakat. Dengan situasi tersebutkan, apakah masyarakat akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat pada masa kenormalan baru.
PKS ingin pemerintah menjelaskan mengenai penanganan-penanganan persoalan dasar yang terlibat tidak maksimal pada pelaksanaanya. Pejabat-pejabat pun sebaiknya tidak melontarkan penyataan yang meremehkan virus Sars Cov-II dan COVID-19. (Baca juga: Kata PDIP soal Kebijakan Jokowi tentang 'New Normal')
“Kurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pmerintah, seperti Pak Menko Polhukam yang menyebut kematian akibat kecelakaan dan diare lebih banyak dibandingkan virus Corona. Komentar-komentar seperti itu bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan,” pungkasnya.
“Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai menghadapi lonjakan pasien positif. Belum lagi, soal ketersediaan alat pelindung diri yang banyak dikeluhkan rumah sakit hingga hari ini,” jelasnya.
Masalah kelima adalah pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak terjadi pelanggaran. Hal tersebut menggambarkan tingkat kedisiplinan yang rendah dari masyarakat. Dengan situasi tersebutkan, apakah masyarakat akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat pada masa kenormalan baru.
PKS ingin pemerintah menjelaskan mengenai penanganan-penanganan persoalan dasar yang terlibat tidak maksimal pada pelaksanaanya. Pejabat-pejabat pun sebaiknya tidak melontarkan penyataan yang meremehkan virus Sars Cov-II dan COVID-19. (Baca juga: Kata PDIP soal Kebijakan Jokowi tentang 'New Normal')
“Kurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pmerintah, seperti Pak Menko Polhukam yang menyebut kematian akibat kecelakaan dan diare lebih banyak dibandingkan virus Corona. Komentar-komentar seperti itu bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
