Ketua DPR Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Jujur dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19 . Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkokoh.

"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik, bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Puan menjelaskan, pemda sekalipun seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pelacakan (tracing) adalah salah satu yang bisa dilakukan. Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan.

Baca juga: Mencengangkan, Data Kasus Corona di Sejumlah Daerah Mengkhawatirkan

"Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan," kata Puan.

Politikus PDIP ini melanjutkan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah. Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

"Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini," kata putri Megawati Soekarnoputri ini.

Menurut Puan, data yang jujur juga adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan lagi mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

Baca juga: DKI Jakarta Dinilai Paling Rinci Laporkan Data Kasus COVID-19

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," katanya.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," kata Puan.

Mantan Menko PMK ini mendorong agar pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan (treatment) sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sembari mengejar target minimal 70% populasi tervaksinasi.

"Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan," kata Puan.

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting juga, karena testing, tracing, dan treatment ini akan berjalan optimal ketika semua sumber daya pemerintah digunakan dengan efektif dan efisien," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana mengubah zonasi Covid-19. Zonasi tidak akan lagi menggunakan dasar jumlah kasus aktif di suatu wilayah tetapi berdasarkan proporsi hasil tes positif Covid-19 dari jumlah spesimen yang diperiksa (positivity rate). Sebab, beberapa daerah mengurangi jumlah testingnya untuk mendapatkan kasus yang rendah.