Agar Krisis Kesehatan Tak Menjelma Krisis Sosial-Ekonomi
loading...
A
A
A
Kenapa Krisis Sosial Bisa Terjadi?
Potensi krisis sosial bisa terjadi karena kondisi psikis masyarakat dan kesehatan mental masyarakat yang saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatikan, masyarakat sedang cemas tentang masa depannya, kehilangan harapan hidup, tertekan dengan beban hidup ekonomi, mereka berduka dengan kepergian orang-orang tercinta, mereka trauma dengan pelayanan yang mereka terima ketika terkena covid-19 ataupun ketika membantu anggota keluarganya, mereka marah dengan korupsi bantuan sosial yang terjadi , dan yang paling berat adalah karena mereka “lapar”. Bila mereka yang lapar tidak segera dibantu, akan mudah menyulut emosi dan perilaku massa yang tak terkendali
Berbagai statemen kemarahan yang viral di media adalah bahwa kalau mereka tidak berjualan atau bekerja siapa yang akan memberi makan anak dan istri mereka, apakah pemerintah membantu?, Sementara ketika PPKM hampir berakhir bantuan sosial belum juga mereka terima, disinilah potensi krisis sosial itu terjadi.
Untuk itu, pemerintah harus mencegah rakyat marah dengan memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik, kesediaan obat, oksigen dan rumah sakit, menyalurkan segera bantuan sosial, subsidi ditingkatkan, berkomunikasi dengan pengusaha dan pekerja mencegah terjadinya PHK, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pastikan segera bantu sosial segera turun, serta komunikasi diperbaiki, jangan ada lagi kata-kata ancaman atau menakut-nakuti karena akan semakin menimbulkan kemarahan. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang efekif berkesan dan belajar untuk lebih banyak mendengarkan masukan
Dalam situasi krisis pemerintah harus menjalankan kepemimpinan dalam situasi darurat, jangan anggap ini situasi ini normal, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar krisi kesehatan tidak menjadi krisis sosial adalah pertama yaitu mengutamakan keselamatan rakyat, kebijakan yang bisa diambil adalah meningkatkan kualitas kesehatan, dengan mengambil alih semua Industri yang berhubungan dengan Kesehatan dan keselamatan rakyat, industri obat, oksigen, ventilator, rumah sakit/ruang ICU, APD, Masker, logistik, semua harus dibawah kendali pemerintah.
Kedua adalah mengerahkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya organik pemerintah seperti TNI/POLRI dan ASN ataupun suka relawan yang memiliki kompetensi untuk mendukung keselamatan penyintas sehingga angka kematian menurun dan angkat kesembuhan meningkat, berdayakan organisasi profesi dan berdayakan serta dapatkan dukungan masyarakat.
Ketiga adalah menyegerakan bantuan sosial, membayar jasa pelayanan kepada rumah sakit dan membayarkan insentif tanaga Kesehatan, keempat adalah mengubah cara berkomunikasi dengan rakyat, tidak dengan acaman dan menakuti-nakuti, namun dengan komunikasi yang suportif, humanis dan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama.
Keempat adalah bangun kembali kesetiakawanan nasional, gotong royong saling membantu, libatkan struktur sosial terkecil di masyarakat, keluarga, RT, RW, kepala lingkungan, kepala dusun, kepala desa dan organisasi sosial lainnya.
Cegah terjadinya PHK dan beri program/insentif bagi rakyat miskin, mereka bukan hanya perlu sembako, namun mereka memerlukan "dignity" harga diri sebagai seorang manusia, bukan di kasihani, namun diakui eksistensi dan diberdayakan.
*Alumni PPRA-54 Lemhannas RI
*Alumni NDC National Defense University Republic of China
Potensi krisis sosial bisa terjadi karena kondisi psikis masyarakat dan kesehatan mental masyarakat yang saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatikan, masyarakat sedang cemas tentang masa depannya, kehilangan harapan hidup, tertekan dengan beban hidup ekonomi, mereka berduka dengan kepergian orang-orang tercinta, mereka trauma dengan pelayanan yang mereka terima ketika terkena covid-19 ataupun ketika membantu anggota keluarganya, mereka marah dengan korupsi bantuan sosial yang terjadi , dan yang paling berat adalah karena mereka “lapar”. Bila mereka yang lapar tidak segera dibantu, akan mudah menyulut emosi dan perilaku massa yang tak terkendali
Berbagai statemen kemarahan yang viral di media adalah bahwa kalau mereka tidak berjualan atau bekerja siapa yang akan memberi makan anak dan istri mereka, apakah pemerintah membantu?, Sementara ketika PPKM hampir berakhir bantuan sosial belum juga mereka terima, disinilah potensi krisis sosial itu terjadi.
Untuk itu, pemerintah harus mencegah rakyat marah dengan memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik, kesediaan obat, oksigen dan rumah sakit, menyalurkan segera bantuan sosial, subsidi ditingkatkan, berkomunikasi dengan pengusaha dan pekerja mencegah terjadinya PHK, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pastikan segera bantu sosial segera turun, serta komunikasi diperbaiki, jangan ada lagi kata-kata ancaman atau menakut-nakuti karena akan semakin menimbulkan kemarahan. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang efekif berkesan dan belajar untuk lebih banyak mendengarkan masukan
Dalam situasi krisis pemerintah harus menjalankan kepemimpinan dalam situasi darurat, jangan anggap ini situasi ini normal, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar krisi kesehatan tidak menjadi krisis sosial adalah pertama yaitu mengutamakan keselamatan rakyat, kebijakan yang bisa diambil adalah meningkatkan kualitas kesehatan, dengan mengambil alih semua Industri yang berhubungan dengan Kesehatan dan keselamatan rakyat, industri obat, oksigen, ventilator, rumah sakit/ruang ICU, APD, Masker, logistik, semua harus dibawah kendali pemerintah.
Kedua adalah mengerahkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya organik pemerintah seperti TNI/POLRI dan ASN ataupun suka relawan yang memiliki kompetensi untuk mendukung keselamatan penyintas sehingga angka kematian menurun dan angkat kesembuhan meningkat, berdayakan organisasi profesi dan berdayakan serta dapatkan dukungan masyarakat.
Ketiga adalah menyegerakan bantuan sosial, membayar jasa pelayanan kepada rumah sakit dan membayarkan insentif tanaga Kesehatan, keempat adalah mengubah cara berkomunikasi dengan rakyat, tidak dengan acaman dan menakuti-nakuti, namun dengan komunikasi yang suportif, humanis dan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama.
Keempat adalah bangun kembali kesetiakawanan nasional, gotong royong saling membantu, libatkan struktur sosial terkecil di masyarakat, keluarga, RT, RW, kepala lingkungan, kepala dusun, kepala desa dan organisasi sosial lainnya.
Cegah terjadinya PHK dan beri program/insentif bagi rakyat miskin, mereka bukan hanya perlu sembako, namun mereka memerlukan "dignity" harga diri sebagai seorang manusia, bukan di kasihani, namun diakui eksistensi dan diberdayakan.
*Alumni PPRA-54 Lemhannas RI
*Alumni NDC National Defense University Republic of China