DPR Minta Penyusunan Protokol New Normal Tidak Terburu-buru

Rabu, 27 Mei 2020 - 21:01 WIB
loading...
DPR Minta Penyusunan Protokol New Normal Tidak Terburu-buru
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dimatangkan.

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

"Sebab protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing," tutur Puan, Rabu (27/5/2020).(Baca juga: Persiapan New Normal, Jokowi Siagakan TNI/Polri di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota )

Menurut Puan, organisasi kesehatan dunia atau WHO telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.

"Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," tuturnya.

Menurut Puan, di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Corona.

Dia mengatakan, harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan.

"Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," tuturnya.
(dam)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2646 seconds (10.177#12.26)