Mahfud MD Berharap Tokoh Agama Aktif Tangkal Hoaks Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh agama berperan aktif bersama pemerintah menangkal maraknya hoaks terkait Covid-19. Menurut Mahfud, ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi.

"Mari kita selamatkan bersama, kita ambil langkah-langkah cepat agar wabah cepat berlalu," kata Mahfud ketika berdialog dengan tokoh agama dan ulama dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Bahkan, Mahfud mengutip pernyataan Nabi yang menyebut ketika terjadi suatu wabah, mobilitas masyarakat musti dibatasi. Dia pun berharap masyarakat tetap sehat.

Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta: Asyik Juga

"Kita harus terus berusaha sehat, ikut cara Nabi, kalau ada wabah, kata Nabi yang dari luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, agar tidak saling menulari," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengapresiasi sejumlah dai dan tokoh agama yang memberikan pemahaman lewat video-video pendek di media sosial dan kemudian menjadi viral. Beberapa di antaranya adalah Ustaz Das'ad Latief dari Makassar dan Tuan Guru Bajang dari NTB.

"Video pendek seperti itu lalu disebarkan di medsos sangat efektif untuk memberi pemahaman kepada umat dan masyarakat," ucapnya.

"Hal-hal seperti itu yang diharapkan dari lembaga-lembaga keagamaan, dari tokoh-tokoh agama agar kita lebih muda menangani pandemi," imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra meminta pemerintah agar memberi tuntunan yang jelas terkait penanganan pendemi kepada ormas-ormas agama dan majelis-majelis agama. Menurutnya, peran ormas dan majelis agama sangat penting terutama pada umatnya atau jamaahnya masing-masing.

Hal serupa juga ditegaskan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia meminta regulasi pemerintah terkait ritual keagamaan seperti Idul Adha harus clear and clean. "Jangan sampai ada pernyataan yang disalahtafsirkan. Niat yang jernih dan niat yang tulus dari pemerintah harus sesuai dengan tuntunan agama dan protokol kesehatan, agar tidak ada kesan pemerintah membatasi kebebasan beribadah dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat," ujar Abdul Mu'ti.