Dihadapan Diplomat, Mahfud: Pemerintah Gunakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Papua
Kamis, 15 Juli 2021 - 18:52 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Adapun untuk KKB maka dilakukan penegakan hukum. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinador Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Adapun untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maka dilakukan penegakan hukum.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD ketika berdialog virtual bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan Indonesia di Afrika, Kamis (15/7/2021). Baca juga: UU Baru Disahkan, Dana Otsus Papua Naik 2,25%
"Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan dan penanganan yang mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif di semua aspek. Dan dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” kata Mahfud. Baca juga: Tok, Paripurna DPR Sahkan RUU Otsus Papua Menjadi UU
Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua mendukung Papua dibangun dengan damai. Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB Nomor 2504.
Pada kesempatan tersebut, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan Papua dari pimpinan BIN, Polri, BNPT, hingga PPATK.
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Tanthowi Yahya mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam atas digelarnya pertemuan hari ini. Dirinya berharap acara dialog dapat dilakukan secara rutin. “Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” beber Tanthowi.
Tanthowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak. Tetapi bisa dengan cara menyentuh isu utamanya yaitu soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.
Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua. "Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkas Mahfud.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD ketika berdialog virtual bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan Indonesia di Afrika, Kamis (15/7/2021). Baca juga: UU Baru Disahkan, Dana Otsus Papua Naik 2,25%
"Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan dan penanganan yang mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif di semua aspek. Dan dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” kata Mahfud. Baca juga: Tok, Paripurna DPR Sahkan RUU Otsus Papua Menjadi UU
Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua mendukung Papua dibangun dengan damai. Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB Nomor 2504.
Pada kesempatan tersebut, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan Papua dari pimpinan BIN, Polri, BNPT, hingga PPATK.
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Tanthowi Yahya mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam atas digelarnya pertemuan hari ini. Dirinya berharap acara dialog dapat dilakukan secara rutin. “Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” beber Tanthowi.
Tanthowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak. Tetapi bisa dengan cara menyentuh isu utamanya yaitu soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.
Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua. "Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkas Mahfud.
(cip)
Lihat Juga :
