Kepala Daerah Paling Diinginkan Jadi Capres, Tanda Otonomi Daerah Berhasil

loading...
Kepala Daerah Paling Diinginkan Jadi Capres, Tanda Otonomi Daerah Berhasil
Survei Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan bahwa 49,6% responden menginginkan capres dari kluster kepala daerah. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menganggap bahwa otonomi daerah di Indonesia berhasil. Setidaknya hal itu dibuktikan dengan banyaknya kepala daerah yang diharapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa otonomi daerah itu berhasil," kata Lili Romli dalam konferensi pers hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) melalui zoom meeting, Selasa (13/7/2021). Dalam survei itu sebanyak 49,6% responden mengharapkan presiden 2024 berasal dari klaster kepala daerah.

Dia menilai bahwa desentralisasi membuahkan hasil yang dapat memberikan latihan kepemimpinan para kepala daerah yang bisa menjadi track record mereka sebelum memimpin bangsa. Para kepala daerah tepat menjadi sumber utama rekrutmen calon pimpin bangsa di tingkat pusat. "Bagus gitu ada jenjang, ada latihan kepemimpinan. Biarlah itu menjadi sumber utama untuk rekrutmen kepemimpinan," ujarnya.

Baca juga: Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Dianggap Paling Miliki Kapasitas sebagai Capres 2024

Meski begitu dia memperingatkan adanya anomali di balik desentralisasi. Sebab, desentralisasi tersebut juga dikhawatirkan akan mengakibatkan akan mengakibatkan dinasti. "Perlu semacam adanya demokratisasi di dalam kepemimpinan di daerah jangan sampai kepala daerah itu dipenuhi oleh dinasti politik atau politik dinasti," katanya.



Sebelumnya, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an menyebut bahwa calon Presiden RI 2024 yang diharapkan memiliki latar belakang kepala daerah dengan persentase 49,6%.Kemudian posisi kedua latar belakang akademisi atau teknokrat dengan angka 16,2%, kemudian posisi ketiga baru latar belakang parpol dengan angka 15%.

Survei dilakukan 2-10 Juli 2021 dengan melibatkan 130 pakar/public opinion makers dan menggunakan metode purposive sampling, yakni sampling diambil tidak secara acak dan sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan mulai dari akademisi, aktivis mahasiswa, pemimpin parpol dan sejumlah elemen lain.

Baca juga: Prof Hamdi Muluk: Anies, Ridwan, dan Ganjar Gak Ada Bedanya
(abd)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top