Vaksin Berbayar Timbulkan Polemik, DPR: Jangan Ambil Kesempatan dalam Kesempitan
Senin, 12 Juli 2021 - 13:54 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan bahwa selama ini masyarakat mengetahui bahwa vaksinasi gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga, dia tidak ingin adanya layanan vaksin berbayar menjadi gejolak di masyarakat dan mengganggu program yang relatif sudah berjalan dengan baik.
"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan," kata Nurhadi kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).
Dia menambahkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memang telah menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong individu itu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
"Jika memang faktanya seperti itu, hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19. Harusnya disampaikan dulu ke DPR, Komisi IX," katanya.
Baca juga: Menelusur Penyebab Vaksinasi Bayar Sendiri di Kimia Farma Berujung Penundaan
"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan," kata Nurhadi kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).
Dia menambahkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memang telah menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong individu itu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
"Jika memang faktanya seperti itu, hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19. Harusnya disampaikan dulu ke DPR, Komisi IX," katanya.
Baca juga: Menelusur Penyebab Vaksinasi Bayar Sendiri di Kimia Farma Berujung Penundaan
Lihat Juga :
