Vaksin Berbayar Timbulkan Polemik, DPR: Jangan Ambil Kesempatan dalam Kesempitan
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan bahwa selama ini masyarakat mengetahui bahwa vaksinasi gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga, dia tidak ingin adanya layanan vaksin berbayar menjadi gejolak di masyarakat dan mengganggu program yang relatif sudah berjalan dengan baik.
"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan," kata Nurhadi kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).
Dia menambahkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memang telah menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong individu itu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
"Jika memang faktanya seperti itu, hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19. Harusnya disampaikan dulu ke DPR, Komisi IX," katanya.
Karena, kata dia, sejak awal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini sudah diputuskan bahwa vaksinasi untuk rakyat adalah tidak berbayar alias gratis. Karenanya, lanjut dia, ketika muncul kebijakan vaksinasi mandiri atau individu cukup membingungkan.
Dia menambahkan, Komisi IX juga tidak pernah diajak bicara. "Sehingga saya khawatir jika masyarakat memahaminya harus bayar justru kontraproduktif. Karena itu harus dipertimbangkan lagi. Ditinjau ulang lagi,"ungkapnya.
Selain itu, menurut dia, untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok diperlukan kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. "Jadi saya kira percepatan vaksinasi tidak harus kemudian muncul kebijakan vaksinasi berbayar. Saya khawatir ada anggapan di masyarakat luas, bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini Negara berbisnis dengan rakyatnya," pungkasnya.
"Semua pihak, khususnya pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan," kata Nurhadi kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).
Dia menambahkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memang telah menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong individu itu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
"Jika memang faktanya seperti itu, hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19. Harusnya disampaikan dulu ke DPR, Komisi IX," katanya.
Karena, kata dia, sejak awal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini sudah diputuskan bahwa vaksinasi untuk rakyat adalah tidak berbayar alias gratis. Karenanya, lanjut dia, ketika muncul kebijakan vaksinasi mandiri atau individu cukup membingungkan.
Dia menambahkan, Komisi IX juga tidak pernah diajak bicara. "Sehingga saya khawatir jika masyarakat memahaminya harus bayar justru kontraproduktif. Karena itu harus dipertimbangkan lagi. Ditinjau ulang lagi,"ungkapnya.
Selain itu, menurut dia, untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok diperlukan kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. "Jadi saya kira percepatan vaksinasi tidak harus kemudian muncul kebijakan vaksinasi berbayar. Saya khawatir ada anggapan di masyarakat luas, bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini Negara berbisnis dengan rakyatnya," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
