Julukan untuk Pemimpin Negara Indikasikan Turunnya Kepercayaan Masyarakat

Kamis, 08 Juli 2021 - 07:24 WIB
loading...
Julukan untuk Pemimpin Negara Indikasikan Turunnya Kepercayaan Masyarakat
Setelah BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service, kini BEM KM UNNES menjuluki Wapres Maruf Amin King of Silent dan Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King of Lip Service , kini BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) menjuluki Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin King of Silent dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting .

Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga melihat bahwa julukan itu mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap para pemimpinan negara. "Semua julukan tersebut bernada negatif yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang paling berkuasa di Indonesia. Nadanya mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI," kata Jamil kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Menurut Jamil, masalah kepercayaan tentu sangat menentukan efektivitas kepemimpinan seseorang. Kepercayaan yang rendah terhadap seorang pemimpin dengan sendirinya kepemimpinannya akan tidak efektif lagi. Padahal Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres KH Ma'ruf Amin Tertawa Dijuluki King of Silent oleh Mahasiswa

"Saat seperti ini dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya rakyatnya, sehingga dapat menggerakkan semua potensi bangsa untuk bersama-sama mengatasi lonjakan kasus Covid-19," katanya.

Sehingga, kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini, dukungan tersebut tentu sulit diperoleh bila ada indikasi sebagian rakyatnya sudah tidak mempercayai pemimpinnya. Mereka akan memilih jalannya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Jamil melihat, gejala itu tampaknya sudah mulai mengemuka belakangan ini. Sebagian rakyat tampaknya sudah tidak percaya dengan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Akibatnya, untuk mengamankan kebijakan yang diambil pemerintah harus mengerahkan TNI dan Polri. Harapannya, dengan adanya TNI dan Polri rakyat akan patuh melaksanakan PPKM Darurat," kata Jamil.

Baca juga: Dijuluki King of Lip Service, Jokowi Minta Rektorat Tak Halangi BEM UI

Oleh karena itu, kata Jamil, menurunnya trust pemimpin negeri harus segera diatasi. Kalau tidak, dihawatirkan akan semakin banyak rakyat yang menjauh dari pemimpinnya. "Tentu situasi demikian tak baik untuk negeri tercinta, apalagi saat negeri ini menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah sangat menghawatirkan," katanya.
(abd)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3037 seconds (10.55#12.26)