PPKM Darurat, Ketua MA Instruksikan Lembaga Peradilan Gelar Sidang Secara Daring
Rabu, 07 Juli 2021 - 13:32 WIB
loading...
Ketua MA Muhammad Syarifuddin menginstruksikan lembaga peradilan menggelar sidang secara daring untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat. Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin menginstruksikan kepada seluruh lembaga peradilan agar menggelar sidang secara daring atau virtual. Hal itu diinstruksikan terhadap perkara yang sifatnya memang sidangnya tidak bisa ditunda.
Instruksi disampaikan Syarifuddin sejalan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diputuskan oleh pemerintah. PPKM Darurat dilaksanakan sejak 3 hingga 20 Juli 2021.
"Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Syarifuddin melalui tayangan YouTube milik Mahkamah Agung RI, Rabu (7/7/2021).
Baca juga: Bima Arya: PPKM Darurat Tak Mampu Cukupi Kebutuhan Sehari-hari
Syarifuddin menjelaskan, khusus perkara perdata; perkara perdata agama; perkara tata usaha negara; dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Instruksi disampaikan Syarifuddin sejalan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diputuskan oleh pemerintah. PPKM Darurat dilaksanakan sejak 3 hingga 20 Juli 2021.
"Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Syarifuddin melalui tayangan YouTube milik Mahkamah Agung RI, Rabu (7/7/2021).
Baca juga: Bima Arya: PPKM Darurat Tak Mampu Cukupi Kebutuhan Sehari-hari
Syarifuddin menjelaskan, khusus perkara perdata; perkara perdata agama; perkara tata usaha negara; dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Lihat Juga :
