Kunjungan Wagub Riza Patria dan Jubir Kemenkes ke Sentra Vaksinasi KG

JAKARTA - Bakti Kompas Gramedia (KG) untuk negeri diwujudkan dalam kolaborasi bersama Dewan Pers Indonesia melalui program #BerkolaborasiuntukIndonesia: Vaksinasi Covid-19 untuk 10.000 Pekerja Media.



Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyempatkan diri berkunjung meninjau Sentra Vaksinasi KG (06/07/2021) didampingi Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari, Sekdis Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Hedy Wijaya, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Abang dr. Sari Ulfa Nardia.

Turut hadir meninjau Sentra Vaksinasi KG pada kesempatan ini Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid dan Agus Sudibyo dari Dewan Pers Indonesia.

Dalam konferensi pers usai tinjauan, Wagub DKI Jakarta mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi oleh Kompas Gramedia karena tidak hanya memenuhi standar vaksinasi dan protokol kesehatan tetapi juga dikelola dengan profesional serta alur vaksinasi yang rapi.

"Selamat ulang tahun ke-56 untuk Harian Kompas. Sekali lagi terima kasih untuk Kompas Gramedia atas kerja sama, kontribusi, partisipasi, dan dukungannya, dan bagi semua yang juga membantu pemerintah, membantu kita semua, baik perusahaan ormas, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.

Ahmad Riza Patria menyerukan, untuk menyegerakan vaksinasi mengingat kasus Covid-19 Jakarta yang mencapai angka tertinggi 10.903 kasus. Masalah yang masih dihadapi adalah jumlah tenaga kesehatan yang terus dibutuhkan.

Testing di Jakarta sangat tinggi sehingga bisa cepat mengetahui titik-titik penyebaran dan dilakukan tracing kemudian treatment. Rumah sakit rujukan terus ditingkatkan, hingga kini tersedia 140 rumah sakit rujukan dengan okupansi 93%, ICU 94%, dan 144.700 tenaga kesehatan.

Persediaan oksigen pun mencukupi. Bapak Wagub mengimbau agar masyarakat tidak perlu membeli oksigen untuk stok di rumah.

"Segerakan vaksin, tetap laksanakan protokol kesehatan, yang terbaik berada di rumah, bagi perusahaan yang mewajibkan karyawan bekerja padahal bukan sektor esensial dan kritikal akan kami beri sanksi sampai dengan sanksi pemberat, yaitu pencabutan izin dan pidana. Kami tindak tegas siapa saja yang melanggar PPKM Darurat. Target kita 20 Juli ada penurunan signifikan terkait penyebaran Covid di Jakarta," pungkasnya.