HUT ke-75, Pengamat: Polri Harus Inovatif, Sigap dan Tanggap Hadapi Ancaman Baru
Rabu, 30 Juni 2021 - 16:06 WIB
loading...
A
A
A
Untuk itu, kata Nuning, setiap anggota Polri wajib memahami criminal justice system dengan berbagai perkembangannya. Selain itu, seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas Polri berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). Saat ini, peretasan ke infrastruktur sudah sangat kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia.
Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber. Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare. ”Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proxy non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat,” ucapnya.
Maraknya perang kognitif dan perang persepsi/asumsi yang kerap menggunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat, agar tidak menyebabkan disintegrasi bangsa. Nuning menilai, Indonesia kerapkali menghadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila.
Di sini Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme. ”Terakhir, tidak kalah penting anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan Bela Diri karena semakin banyaknya anggota Polri diserang orang yang tidak bertanggung jawab. Dirgahayu Polri ke 75,” ucap Nuning.
Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber. Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare. ”Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proxy non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat,” ucapnya.
Maraknya perang kognitif dan perang persepsi/asumsi yang kerap menggunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat, agar tidak menyebabkan disintegrasi bangsa. Nuning menilai, Indonesia kerapkali menghadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila.
Di sini Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme. ”Terakhir, tidak kalah penting anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan Bela Diri karena semakin banyaknya anggota Polri diserang orang yang tidak bertanggung jawab. Dirgahayu Polri ke 75,” ucap Nuning.
(cip)
Lihat Juga :