Awas Varian Delta, PKS: Lindungi Anak dan Ibu serta Lakukan PPKM Ketat

JAKA - Meningkatnya kasus Covid-19 (virus Corona) pada anak-anak dan kelompok perempuan disoroti oleh Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Dia menilai hal tersebut menjadi kado pahit Hari Keluarga Nasional.



Proporsi ini meningkat dibanding awal tahun lalu dimana balita yang terpapar Covid masih di bawah 2 persen. Sementara proporsi anak dan remaja yang masih menjalani perawatan atau berstatus positif aktif mencapai 3,1 persen dan 10,4 persen.

"Kasus Covid pada anak meningkat sangat tajam. Hal itu terlihat pada data-data yang riil," tuturnya yang prihatin dengan kasus Covid-19 pada anak meningkat tajam.

Berdasarkan data, perbandingan antara kelompok laki-laki dan perempuan dimana proporsi kelompok perempuan yang terpapar Covid-19 lebih banyak (51,4 persen) dibanding laki-laki (48,6 persen). Dan proporsi yang menjalani perawatan juga lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.

Dia yang juga sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS ini prihatin dengan tingginya komorbiditas pada kasus Covid-19 pada anak di Indonesia. Dan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap tingginya komorbiditas pada anak Indonesia serta cakupan layanan kesehatan yang belum menyeluruh dapat menjadi penyebab tingginya angka kematian Covid pada anak.

Persentase tertinggi komorbiditas pada anak yang terpapar Covid-19 di Indonesia adalah malignancy dan malnutrition. "Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika anak-anak semakin berpotensi terpapar Covid-19," imbuhnya.

Selain itu, dia menyoroti cakupan imunisasi lengkap pada anak juga menurun tajam akibat pandemi yang berkepanjangan. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan wabah penyakit lain yang bisa menyerang anak-anak.

Maka itu, dia kembali menegaskan agar pemerintah mengambil kebijakan extra ordinary untuk mengerem laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Penting untuk melakukan kebijakan pembatasan ketat dan membuka opsi untuk melakukan kebijakan PSBB Ketat dan rem darurat bagi daerah dengan penularan covid tinggi.

Bahkan jika memang harus dilakukan lockdown, jangan bertumpu pada kebijakan PPKM mikro yang diberlakukan sama di semua daerah. "Kasus Covid ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus. Harus ada kebijakan dan langkah extra ordinary untuk mengerem laju penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Berbagai pihak kembali menyuarakan agar Indonesia melakukan lockdown daripada memaksakan melanjutkan kebijakan PPKM Mikro meskipun dengan penebalan,” ungkapnya.