Gerindra Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit Darurat di Zona Merah

Selasa, 29 Juni 2021 - 15:55 WIB
loading...
Gerindra Minta Pemerintah...
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) membuat RS darurat (RSD). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat signifikan dalam beberapa minggu terakhir, beberapa rumah sakit (RS) di sejumlah daerah pun telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat. Hal ini mengakibatkan banyaknya pasien yang tidak tertangani.

Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat RS darurat (RSD) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di daerah zona merah. Baca juga: TNI Bombardir Ratusan Tenaga Kesehatan untuk Akselerasi Vaksinasi Massal

"Bupati, wali kota dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (Diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Menurut Muzani, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk RS darurat Covid-19. Karena saat ini, Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia. Baca juga: Wacana Jokowi Berlakukan PPKM Darurat, Komisi IX DPR Sebut Akan Dijelaskan Menko

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indoor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien. Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," imbuh Muzani.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gerindra: Diplomasi...
Gerindra: Diplomasi Aktif Prabowo Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Global
Habiburokhman Kritik...
Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal: Sok Paling Kemlu Sendiri Sedunia
Refleksi 109 Tahun,...
Refleksi 109 Tahun, Generasi Muda Diminta Telaah Gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo
Gerindra Sebut Bantuan...
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi
Gerindra Harap Lawatan...
Gerindra Harap Lawatan Prabowo ke Prancis Tak Dipolitisasi
Momen Ketua Komisi XIII...
Momen Ketua Komisi XIII DPR Singgung Isu Merger Gerindra-Nasdem
Disanksi Imbas Merokok...
Disanksi Imbas Merokok dan Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember: Saya Menyesal, Mohon Maaf
Ketua DPRD Kepri Naik...
Ketua DPRD Kepri Naik Moge Tanpa Helm dan SIM, Majelis Kehormatan Gerindra Beri Teguran Tertulis
Gerindra Panggil Anggota...
Gerindra Panggil Anggota DPRD Jember yang Main Game dan Merokok saat Rapat Bahas Stunting
Rekomendasi
5 Fakta Krisis Timur...
5 Fakta Krisis Timur Tengah Membara, Apache Ditembak Jatuh hingga 3 Negara Arab Dirudal Iran
Antam Tebar Dividen...
Antam Tebar Dividen Jumbo Rp5,04 Triliun, 70% dari Laba Bersih di 2025
Terima Suap Rp15 Juta...
Terima Suap Rp15 Juta dan Urus Perkara, Hakim PN Cilacap Dipecat
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Jet Tempur F/A-18 AS...
Jet Tempur F/A-18 AS Seharga Rp1 Triliun Hilang di Laut Merah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved