Gerindra Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit Darurat di Zona Merah

JAKARTA - Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat signifikan dalam beberapa minggu terakhir, beberapa rumah sakit (RS) di sejumlah daerah pun telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat. Hal ini mengakibatkan banyaknya pasien yang tidak tertangani.

Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat RS darurat (RSD) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di daerah zona merah.

"Bupati, wali kota dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (Diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Menurut Muzani, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk RS darurat Covid-19. Karena saat ini, Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia.

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indoor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien. Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," imbuh Muzani.

Wakil Ketua MPR ini melihat, saat ini fasilitas kesehatan (faskes) yang ada seperti RSD Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sebab, sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh, sehingga pasien Covid pun harus menunggu antrean."Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah Covid-19 khususnya di Pulau Jawa," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Muzani, yang diperlukan adalah kerja sama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa. Pemerintah juga diharapkan untuk membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan Covid di Indonesia. Karena saat ini, seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif.

"Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan Covid. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit," pintanya.

Lebih dari itu, Muzani menambahkan, pemerintah perlu terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker.

"Sekarang saatnya kita bahu membahu, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat. Ini adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita tunjukan dalam banyak persoalan bangsa," tutup anggota Komisi II DPR ini.