DPR Nilai PPKM Mikro Sudah Tepat, Disiplin Masyarakat Dibutuhkan
loading...
Keputusan pemerintah tetap mengandalkan PPKM mikro dinilai sudah tepat untuk mencegah penularan Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tetap mengandalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tengah meningkatnya kasus Covid-19. Konsep PPKM Mikro itu dinilai sudah tepat untuk mencegah penularan Covid-19.
Namun, kedisiplinan masyarakat dibutuhkan agar kebijakan itu berjalan efektif. "Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan Puskesmas," ujar anggota Komisi IX DPR Wenny Haryanto, Minggu (27/6/2021).
Dia menilai sebenarnya masyarakat sudah tahu bahaya Covid-19. Tetapi persoalannya, mungkin masyarakat mulai jenuh dengan keadaan saat ini. Kemudian, ada euforia vaksinasi. "Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita Covid-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa," katanya.
Dia pun berpendapat bahwa penegak hukum sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. "Jika ada pelanggar protokol kesehatan, baik individu maupun organisasi atau kelompok diberikan sanksi sesuai pelanggarannya," imbuhnya.
Menurut dia, ada hal yang perlu masyarakat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM Mikro. Selain itu, perlu komunikasi lebih komprehensif dan massif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana Covid-19. "Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos. Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi," katanya.
Kata dia, pendekatan komunikasi bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah, sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mendorong ada tindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Nabil pun berharap agar penerapan PPKM Mikro juga bisa lebih tegas. Tetapi tindakan tegas jangan sampai menakutkan atau membuat trauma masyarakat. "Ketegasan itu untuk membuat semua pihak bersatu dan saling bantu. Jangan sampai kebijakan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nanti rakyat yang akan dirugikan," pungkas Nabil.
Namun, kedisiplinan masyarakat dibutuhkan agar kebijakan itu berjalan efektif. "Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan Puskesmas," ujar anggota Komisi IX DPR Wenny Haryanto, Minggu (27/6/2021).
Dia menilai sebenarnya masyarakat sudah tahu bahaya Covid-19. Tetapi persoalannya, mungkin masyarakat mulai jenuh dengan keadaan saat ini. Kemudian, ada euforia vaksinasi. "Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita Covid-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa," katanya.
Dia pun berpendapat bahwa penegak hukum sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. "Jika ada pelanggar protokol kesehatan, baik individu maupun organisasi atau kelompok diberikan sanksi sesuai pelanggarannya," imbuhnya.
Menurut dia, ada hal yang perlu masyarakat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM Mikro. Selain itu, perlu komunikasi lebih komprehensif dan massif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana Covid-19. "Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos. Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi," katanya.
Kata dia, pendekatan komunikasi bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah, sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mendorong ada tindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Nabil pun berharap agar penerapan PPKM Mikro juga bisa lebih tegas. Tetapi tindakan tegas jangan sampai menakutkan atau membuat trauma masyarakat. "Ketegasan itu untuk membuat semua pihak bersatu dan saling bantu. Jangan sampai kebijakan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nanti rakyat yang akan dirugikan," pungkas Nabil.
(cip)
Lihat Juga :
