Demokrat Desak Jokowi Segera Pecat Moeldoko karena Makin Tak Terkendali

JAKARTA - Kisruh Partai Demokrat masih berlanjut di jalur hukum. Yang terbaru, kubu hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna H Laoly. Jumat (25/6/2021) siang tadi gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) pada

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa, hasrat kekuasaan Moeldoko yang kuat membuatnya lepas kendali sehingga menerabas etika bernegara dan etika pemerintahan.

"Selaku Kepala Staf Presiden (KSP) yang meja kerjanya di dalam istana negara, seharusnya Moeldoko bisa menghormati putusan Menkumham yang mencerminkan kebijakan Presiden," kata Irwan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/6/2021).



Menurut pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini, KSP Moeldoko sama saja beri pesan ke rakyat bahwa dia tidak menghormati Presiden Jokowi yang juga atasannya.

Untuk itu, legislator asal Kalimantan Timur ini menyarankan kepada Jokowo untuk memecat Moeldoko, karena telah mempermalukan Istana dan juga pemerintahannya.

"Jokowi harus segera pecat Moeldoko untuk kewibawaan pemerintahannya. Jangan ada pembiaran terhadap langkah Moeldoko yang membuat malu istana dan pemerintah," saran Irwan.



Legislator Senayan ini, tingkah Moeldoko yang seradak-seruduk ini harus segera dihentikan oleh Presiden, jangan sampai menggerus kepercayaan rakyat.

"Tingkah KSP Moeldoko seradak-seruduk seperti ini tidak boleh terus dibiarkan oleh Presiden. Ini pelan-pelan mengikis kepercayaan rakyat pada Istana jika tidak dihentikan," tandasnya.