Covid-19 Melonjak Tajam, Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah Pusat dan Daerah

Jum'at, 25 Juni 2021 - 06:50 WIB
loading...
Covid-19 Melonjak Tajam,...
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir prihatin dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Ia berpesan kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain kewajiban masyarakat mematuhi protokol kesehatan, pemerintah pusat dan daerah harus seirama dan konsisten dalam menerapkan kebijakan pengendalian wabah ini.

"Masyarakat agar semakin berdisiplin tinggi mengikuti protokol kesehatan. Sebaiknya jangan bepergian kecuali yang sangat mendesak, urgen, dan aman secara prokes. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dan tidak urgen semestinya dihentikan seperti rekreasi, studi banding, pertemuan, dan sejenisnya," tutur Haedar melalui keterangan resmi, Kamis (24/6/2021).

Haedar ingin ketaatan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berangkat dari kesadaran, sehingga tidak ada upaya mencari celah untuk melanggar. Menurut dia kesadaran amat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang. Pasalnya, wabah ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan orang perorang. Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Pertebal Pengawasan Prokes Saat Idul Adha

"Masalah pandemi ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan kelompok atau orang perorang. Satu saja di antara warga lalai, abai, ceroboh, dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya. Sudah tinggi, saatnya semua warga bangsa bersikap super waspada dalam menghadapi keadaan yang genting ini. Masalah ini bukan soal sikap takut atau tidak takut serta paranoid atau tidak, tetapi menyangkut pertaruhan keselamatan jiwa dan hajat hidup manusia keseluruhan yang harus dijaga dengan seksama serta agar kasus Covid-19 tidak semakin berat," imbuh Haedar.

Karena itu, Haedar meminta kepada pemerintah dari pusat sampai daerah dengan seluruh kelembagaan atau instansinya agar betul-betul menerapkan kebijakan yang konsisten, terpadu, dan berada dalam satu langkah yang sama, termasuk dalam menerapkan PPKM mikro. Ia mengingatkan inkonsistensi akan membuat langkah penanganan Covid-19 menjadi maju mundur atau fluktuatif, yang akhirnya kondisi bisa tidak terkendali. Baca juga: Masih Pandemi, Moeldoko Sayangkan Masih Ada Kelompok Abaikan Covid-19
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah...
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah Perkuat Literasi Data dan Keuangan untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Menlu dan Ketua MPR...
Menlu dan Ketua MPR Bawa Delegasi PBNU-Muhammadiyah ke Pemakaman Ali Khamenei
Pertajam DIM RUU Pemilu,...
Pertajam DIM RUU Pemilu, DPR Buka Peluang Kunjungi NU, Muhammadiyah, hingga Walubi
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Muktamar XIX Pemuda...
Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah, Affandi Komitmen Tingkatkan Kapasitas Intelektual
Tanwir II Pemuda Muhammadiyah...
Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Dorong Kader Rebut Ruang Strategis Bangsa
Motivasi 2.000 Pelajar...
Motivasi 2.000 Pelajar Muhammadiyah, Mentan Amran: Struggle Now, Enjoy Your Life-Enjoy Now, Struggle for Life
Musrenbang RKPD DIY...
Musrenbang RKPD DIY 2027, Kemendagri Tekankan Integrasi Kebijakan Pusat-Daerah
Pramono Sebut Modernisasi...
Pramono Sebut Modernisasi Halalbihalal Dilakukan oleh Muhammadiyah
Rekomendasi
Maudy Ayunda Gandeng...
Maudy Ayunda Gandeng ITB, Kembangkan Skincare Berbasis Riset Indonesia
Eropa Luncurkan Perisai...
Eropa Luncurkan Perisai Udara yang Bakal Jadi Lawan Tangguh Drone
China Perluas Pengaruh...
China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Berita Terkini
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Infografis
Pemerintah Bakal Hapus...
Pemerintah Bakal Hapus Pertalite dan Pertamax dari SPBU
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved