Utang Makin Bengkak, Anwar Abbas Minta Pemerintah Tak Dianggap Enteng
Kamis, 24 Juni 2021 - 12:34 WIB
loading...
Anwar Abbas meminta pemerintah tidak menganggap enteng kekhawatiran BPK soal utang yang makin menumpuk. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas membengkaknya utang pemerintah saat ini menyita perhatian banyak pihak, tak terkecuali Anwar Abbas. Ketua PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta pemerintah benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan BPK.
"Adanya kekhawatiran BPK terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini tentu didasarkan kepada data dan perhitungan serta alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (24/6/2021).
Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp6.444 Triliun, Sri Mulyani: Ini Fase Pemulihan
Maka itu, Anwar menilai masalah itu tidak boleh dianggap enteng. Masalah itu, kata dia, harus menjadi concern atau perhatian semua. "Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri ini," tuturnya.
Adapun dampak dan masalah besar yang pertama, kata dia, negara tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia, terutama oleh negara-negara maju. Kedua, kata dia, para investor tentu tidak lagi ada yang mau datang untuk berinvestasi di negara ini karena para investor bakal menganggap negara ini sudah tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi.
"Dan kalau itu yang terjadi maka tentu dampak turunannya terhadap pengangguran dan pendapatan serta kemiskinan tentu tidak dapat dihindari," katanya.
Ketiga, dia mengatakan, dalam pergaulan internasional, Indonesia tentu akan sangat malu sekali dengan negara-negara lain. "Sehingga kata-kata dan sikap kita terhadap suatu masalah tidak lagi di dengar oleh negara-negara lain," ujarnya.
Baca juga: Dapat Opini WTP dari BPK, Kemenkeu Klaim Keuangan Negara Dikelola Profesional
Keempat, ujar dia, yang lebih parah lagi keadaan ini tentu akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara ini akan menjadi terusik dan tersandera serta bermasalah. "Sehingga kita kehilangan kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengatur bangsa dan negara kita sendiri," katanya.
Untuk itu, supaya hal demikian tidak terjadi, dia menyarankan sebaiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak-pihak lainnya di negeri ini diajak untuk duduk bersama oleh pemerintah bagi membicarakan masalah ini dengan kepala dingin.
"Agar kita sebagai bangsa dapat mencari serta menemukan solusi yang baik dan tepat agar negeri yang sama-sama kita cintai ini tetap dapat survive dan tumbuh serta berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," pungkasnya.
Diketahui, dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (22/6/2021), BPK menyampaikan kekhawatirannya pemerintah tidak mampu membayar utang dan bunga utang, mengingat beberapa indikator yang cukup mengkhawatirkan.
Indikator pertama, tren pertumbuhan utang yang sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dan indikator kedua rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.
"Adanya kekhawatiran BPK terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini tentu didasarkan kepada data dan perhitungan serta alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (24/6/2021).
Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp6.444 Triliun, Sri Mulyani: Ini Fase Pemulihan
Maka itu, Anwar menilai masalah itu tidak boleh dianggap enteng. Masalah itu, kata dia, harus menjadi concern atau perhatian semua. "Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri ini," tuturnya.
Adapun dampak dan masalah besar yang pertama, kata dia, negara tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia, terutama oleh negara-negara maju. Kedua, kata dia, para investor tentu tidak lagi ada yang mau datang untuk berinvestasi di negara ini karena para investor bakal menganggap negara ini sudah tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi.
"Dan kalau itu yang terjadi maka tentu dampak turunannya terhadap pengangguran dan pendapatan serta kemiskinan tentu tidak dapat dihindari," katanya.
Ketiga, dia mengatakan, dalam pergaulan internasional, Indonesia tentu akan sangat malu sekali dengan negara-negara lain. "Sehingga kata-kata dan sikap kita terhadap suatu masalah tidak lagi di dengar oleh negara-negara lain," ujarnya.
Baca juga: Dapat Opini WTP dari BPK, Kemenkeu Klaim Keuangan Negara Dikelola Profesional
Keempat, ujar dia, yang lebih parah lagi keadaan ini tentu akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara ini akan menjadi terusik dan tersandera serta bermasalah. "Sehingga kita kehilangan kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengatur bangsa dan negara kita sendiri," katanya.
Untuk itu, supaya hal demikian tidak terjadi, dia menyarankan sebaiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak-pihak lainnya di negeri ini diajak untuk duduk bersama oleh pemerintah bagi membicarakan masalah ini dengan kepala dingin.
"Agar kita sebagai bangsa dapat mencari serta menemukan solusi yang baik dan tepat agar negeri yang sama-sama kita cintai ini tetap dapat survive dan tumbuh serta berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," pungkasnya.
Diketahui, dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (22/6/2021), BPK menyampaikan kekhawatirannya pemerintah tidak mampu membayar utang dan bunga utang, mengingat beberapa indikator yang cukup mengkhawatirkan.
Indikator pertama, tren pertumbuhan utang yang sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dan indikator kedua rasio debt service Indonesia terhadap penerimaan sebesar 46,77, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,06% juga melampaui saran IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%.
(muh)
Lihat Juga :
