Wakil Ketua MPR Minta Kualitas Layanan Pengobatan Kanker Ditingkatkan
Rabu, 23 Juni 2021 - 23:20 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta agar kualitas layanan pengobatan penyakit kanker di Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta agar kualitas layanan pengobatan penyakit kanker di Indonesia ditingkatkan. Hal itu diharapkan mampu menekan jumlah penderita kanker di Tanah Air.
"Yang dipermasalahkan para penyintas kanker adalah tata kelola kebijakan terkait akses pada pengobatan kanker. Kita berharap dengan tata kelola pelayanan kesehatan kanker yang baik dapat menekan jumlah penderita kanker yang ada saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Refleksi dan Masa Depan JKN: Meningkatkan Akses Terhadap Pengobatan Kanker Yang Berkualitas, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/6/2021).
Dalam diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Arimbi Heroepoetri itu dihadiri sejumlah narasumber yakni Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama RS. Kanker Dharmais R. Soeko W. Nindito D, dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Aru Wisaksono Sudoyo. Baca juga: Peneliti Temukan Pare Bisa Bantu Obati Penyakit Kanker
Selain itu, hadir pula Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Ketua Umum Perhompedin Pusat Tubagus Djumhana Atmakusuma. Masukan masyarakat untuk mengangkat fakta-fakta pelayanan kanker di lapangan, menurut Lestari, diperlukan karena pada kenyataannya suara para penyintas kanker terkait pelayanan kesehatan yang dialami, belum banyak didengar. Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, data kasus kanker terus mengalami kenaikan yang berpotensi meningkatkan angka kematian.
Padahal, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, UUD 1945 menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk perlindungan dan rasa aman dalam pelayanan pengobatan kanker. Karena itu, jelas Rerie, berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengobatan kanker merupakan bagian dari kewajiban para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah konstitusi. Baca juga: Kelompok Radikal Berupaya Merebut Kekuasaan Politik dengan Cover Agama
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berpendapat dalam konsep universal health coverage bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efesien. BPJS Kesehatan, menurut Ali, berupaya melaksanakan konsep tersebut, di tengah tren biaya pelayanan kesehatan yang terus naik, termasuk untuk pengobatan kanker. Diakui Ali, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan pembiayaan yang efektif, efesien, cukup dan berkelanjutan, terhadap pelayanan kesehatan.
Menurut Ali, saat ini di BPJS Kesehatan 20% pembiayaannya diserap untuk pengobatan penyakit katastropik. Pada kelompok katastropik ini, menurut dia, penyerapan pembiayaan terbesar adalah untuk pengobatan penyakit jantung dan kanker.
"Yang dipermasalahkan para penyintas kanker adalah tata kelola kebijakan terkait akses pada pengobatan kanker. Kita berharap dengan tata kelola pelayanan kesehatan kanker yang baik dapat menekan jumlah penderita kanker yang ada saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Refleksi dan Masa Depan JKN: Meningkatkan Akses Terhadap Pengobatan Kanker Yang Berkualitas, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/6/2021).
Dalam diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Arimbi Heroepoetri itu dihadiri sejumlah narasumber yakni Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama RS. Kanker Dharmais R. Soeko W. Nindito D, dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Aru Wisaksono Sudoyo. Baca juga: Peneliti Temukan Pare Bisa Bantu Obati Penyakit Kanker
Selain itu, hadir pula Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Ketua Umum Perhompedin Pusat Tubagus Djumhana Atmakusuma. Masukan masyarakat untuk mengangkat fakta-fakta pelayanan kanker di lapangan, menurut Lestari, diperlukan karena pada kenyataannya suara para penyintas kanker terkait pelayanan kesehatan yang dialami, belum banyak didengar. Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, data kasus kanker terus mengalami kenaikan yang berpotensi meningkatkan angka kematian.
Padahal, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, UUD 1945 menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk perlindungan dan rasa aman dalam pelayanan pengobatan kanker. Karena itu, jelas Rerie, berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengobatan kanker merupakan bagian dari kewajiban para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah konstitusi. Baca juga: Kelompok Radikal Berupaya Merebut Kekuasaan Politik dengan Cover Agama
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berpendapat dalam konsep universal health coverage bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efesien. BPJS Kesehatan, menurut Ali, berupaya melaksanakan konsep tersebut, di tengah tren biaya pelayanan kesehatan yang terus naik, termasuk untuk pengobatan kanker. Diakui Ali, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan pembiayaan yang efektif, efesien, cukup dan berkelanjutan, terhadap pelayanan kesehatan.
Menurut Ali, saat ini di BPJS Kesehatan 20% pembiayaannya diserap untuk pengobatan penyakit katastropik. Pada kelompok katastropik ini, menurut dia, penyerapan pembiayaan terbesar adalah untuk pengobatan penyakit jantung dan kanker.
Lihat Juga :
