Kasus COVID-19 Melonjak, MPR Usulkan Lockdown Regional

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memutuskan salah satu sektor yang akan dijadikan prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan.

"Dikarenakan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai Covid-19," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Bamsoet juga meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan ASN di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan kegiatan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.

Baca juga: Kasus COVID-19 Melonjak, IDI Sarankan Lockdown 2 Minggu

Mantan Ketua DPR ini juga meminta, pemerintah segera mengambil tindakan/kebijakan dengan mempertimbangkan opsi lockdown regional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan. Lockdown regional per pulau dinilai merupakan opsi paling riil yang bisa memutus rantai penularan Covid-19.

"Meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. MPR berpendapat kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan," kata Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah pusat, pemda, dan Satgas Penanganan Covid-19 perlu terus berupaya melakukan pengecekan terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit (RS) rujukan, dengan mengantisipasi sekaligus mencegah kolapsnya layanan kesehatan akibat angka kasus Covid-19 yang terus naik secara signifikan.

Baca juga: Opsi Lockdown DKI dan Sekitarnya, DPR: Perlu Pembahasan Mendalam

"Dengan mengupayakan penambahan faskes darurat Covid-19 serta memperkuat SDM di rumah sakit atau menambah tenaga relawan medis yang dikhususkan ke daerah dengan lonjakan penularan Covid-19 yang tinggi," katanya.

Bamsoet mendorong pemerintah agar setiap RS rujukan Covid-19 dan pimpinan RS melakukan penambahan kapasitas BOR, tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen. "Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR tapi tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Bamsoet mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Ketua Umum IMI itu.

Bamsoet juga menegaskan bahwa pemerintah harus mampu menentukan prioritas dalam mengatasi darurat Covid-19, mengingat saat ini pemerintah perlu mengambil upaya ekstra selain kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan terlebih dahulu.