Libatkan CSO, Moeldoko Dinilai Ingin Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
loading...
A
A
A
"Artinya, pemerintah melalui KSP Moeldoko telah membuka diri untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih integrative, yang memungkinkan tertutupnya peluang timbulnya kasus-kasus baru, baik di lahan yang sama atau pun di tempat lain," kata Nova.
Nova mencatat, KSP Moeldoko memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus agraria. Beberapa waktu lalu KSP Moeldoko mengakui bahwa reforma agraria bukan hanya pengesahan sertifikat tanah, tapi juga mendistribusikan lahan kepada masyarakat.
Di saat yang sama, Moeldoko mengatakan, peraturan presiden tentang reforma agraria yang diteken Jokowi itu akan menjadi dasar hukum pemberian lahan untuk rakyat. Bukan cuma sertifikasi lahan, tapi Moeldoko menyatakan pemerintah juga bertekad membagi lahan tak tergarap untuk komunitas lokal.
"Pemerintah sadar ada tantangan dalam menata pertanahan nasional secara cepat dan juga tepat," ungkap Moeldoko saat itu.
Sebagaimana ramai diberitakan media massa, dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria, KSP Moeldoko menyatakan, pemerintah akan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas pada tahun ini.
"Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menjaga kondusivitas lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pada 2021 agar tidak terjadi kriminalisasi warga. Kita sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan," jelas Moeldoko.
Nova mencatat, KSP Moeldoko memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus agraria. Beberapa waktu lalu KSP Moeldoko mengakui bahwa reforma agraria bukan hanya pengesahan sertifikat tanah, tapi juga mendistribusikan lahan kepada masyarakat.
Di saat yang sama, Moeldoko mengatakan, peraturan presiden tentang reforma agraria yang diteken Jokowi itu akan menjadi dasar hukum pemberian lahan untuk rakyat. Bukan cuma sertifikasi lahan, tapi Moeldoko menyatakan pemerintah juga bertekad membagi lahan tak tergarap untuk komunitas lokal.
"Pemerintah sadar ada tantangan dalam menata pertanahan nasional secara cepat dan juga tepat," ungkap Moeldoko saat itu.
Sebagaimana ramai diberitakan media massa, dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria, KSP Moeldoko menyatakan, pemerintah akan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas pada tahun ini.
"Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menjaga kondusivitas lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pada 2021 agar tidak terjadi kriminalisasi warga. Kita sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan," jelas Moeldoko.
(maf)
Explore More