Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Legislator Golkar: Lockdown Lokal Saja
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska menilai lockdown lokal perlu dilakukan untuk menangani kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska menilai lockdown lokal perlu dilakukan untuk menangani kasus Covid-19 yang semakin meningkat belakangan ini. Dia tidak setuju diberlakukannya lockdown total.
"Lockdown lokal saja, masing-masing instansi dan wilayah bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup warganya," ujar Darul Siska kepada SINDOnews, Sabtu (19/6/2021).
Menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hampir mirip dengan lockdown lokal. "Ujung-ujungnya kalau daerah yang banyak terpapar Covid-19 yang disalahkan kepala daerah atau kepala instansi yang bersangkutan," ujarnya.
Maka itu, pemerintah daerah dinilainya tidak perlu khawatir jika dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat karena menerapkan lockdown lokal. "Kalau lockdown total ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah pusat yang harus tanggung biaya kehidupan masyarakat seluruhnya," pungkasnya.
Lockdown lokal sejauh ini sudah dilakukan banyak daerah hingga lingkup wilayah kecil seperti RT, RW, hingga gang. Diketahui, seribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya menandatangani petisi online berisi desakan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan lockdown.
Sementara itu, data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan 12.990 kasus positif harian pada Jumat 18 Juni 2021. Total kasus positif Covid-19 nasional mencapai 1.963.266 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 54.043 orang meninggal dunia.
"Lockdown lokal saja, masing-masing instansi dan wilayah bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup warganya," ujar Darul Siska kepada SINDOnews, Sabtu (19/6/2021).
Menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hampir mirip dengan lockdown lokal. "Ujung-ujungnya kalau daerah yang banyak terpapar Covid-19 yang disalahkan kepala daerah atau kepala instansi yang bersangkutan," ujarnya.
Maka itu, pemerintah daerah dinilainya tidak perlu khawatir jika dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat karena menerapkan lockdown lokal. "Kalau lockdown total ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah pusat yang harus tanggung biaya kehidupan masyarakat seluruhnya," pungkasnya.
Lockdown lokal sejauh ini sudah dilakukan banyak daerah hingga lingkup wilayah kecil seperti RT, RW, hingga gang. Diketahui, seribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya menandatangani petisi online berisi desakan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan lockdown.
Sementara itu, data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan 12.990 kasus positif harian pada Jumat 18 Juni 2021. Total kasus positif Covid-19 nasional mencapai 1.963.266 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 54.043 orang meninggal dunia.
(zik)
Explore More