Demokrat Soroti 60.000 Lebih SPDP Mangkrak di Mabes Polri
loading...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti soal mangkraknya 60 ribuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di institusi Polri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti soal mangkraknya 60 ribuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di institusi Polri. Hal ini disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Rabu (16/6/2021).
“Dalam rangka menjalankan visi itu (Presisi), kami usulkan supaya ada penyelesaian 60-an ribu SPDP yang ada saat ini mangkrak di Mabes Polri,” kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga melihat kasus perdata di Polri yang campur aduk, serta banyak sekali orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dilanjutkan kasusnya. “Kasus pidana kasus perdata campur aduk, tapi bahyak sekali yang telah ditetapkan tersangka tanpa ada penyelesaian tanpa dilanjutkan kasusnya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menghargai komitmen Kapolri dalam pemberantasan mafia tanah, karena persoalan tersebut meresahkan. “Berbicara masalah mafia banyak yang terlibat, swasta, BPN (Badan Pertanahan Nasional), perlu dibongkar,” ujarnya di kesempatan sama.
Kemudian, politikus PAN ini mendukung Polri dalam menekan premanisme, keberadaannya sangat mengganggu di tengah sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhannya, muncul banyak kejahatan di jalan, ini perlu mendapatkan perhatian. “Langkah dan strategi apa untuk menekan premanisme di sentra-sentra ekonomi,” ujarnya.
“Dalam rangka menjalankan visi itu (Presisi), kami usulkan supaya ada penyelesaian 60-an ribu SPDP yang ada saat ini mangkrak di Mabes Polri,” kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga melihat kasus perdata di Polri yang campur aduk, serta banyak sekali orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dilanjutkan kasusnya. “Kasus pidana kasus perdata campur aduk, tapi bahyak sekali yang telah ditetapkan tersangka tanpa ada penyelesaian tanpa dilanjutkan kasusnya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menghargai komitmen Kapolri dalam pemberantasan mafia tanah, karena persoalan tersebut meresahkan. “Berbicara masalah mafia banyak yang terlibat, swasta, BPN (Badan Pertanahan Nasional), perlu dibongkar,” ujarnya di kesempatan sama.
Kemudian, politikus PAN ini mendukung Polri dalam menekan premanisme, keberadaannya sangat mengganggu di tengah sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhannya, muncul banyak kejahatan di jalan, ini perlu mendapatkan perhatian. “Langkah dan strategi apa untuk menekan premanisme di sentra-sentra ekonomi,” ujarnya.
(cip)
Explore More