Kasus Corona Naik, Masyarakat Ditekankan Wajib Vaksin dan Patuhi Prokes

Selasa, 15 Juni 2021 - 22:38 WIB
loading...
Kasus Corona Naik, Masyarakat Ditekankan Wajib Vaksin dan Patuhi Prokes
Menurut Pakar epidemiologi FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono, tidak ada yang perlu dikhawatirkan masyarakat untuk mengikuti vaksin Covid-19. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Masyarakat harus bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19 (virus Corona ) serta terus mematuhi protokol kesehatan ( prokes ). Pasalnya, kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir terus meningkat.



Dia pun mengajak masyarakat untuk menyaring informasi mengenai vaksinasi dan Covid-19 dengan logika. Karena, dia melihat banyak informasi menyesatkan berseliweran belakangan ini yang tidak masuk logika.

"Jangan melihat informasi yang bukan pada tempatnya dia memberikan informasi. Kalau informasi dari teman, kalau dia bukan dokter jangan dipercaya. Sekarang logika dalam vaksin atau Covid-19 enggak karuan. Yang bukan ahli juga ngomong, itu yang menyebabkan orang-orang terbalik-balik, menjadi kacau balau informasinya," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim mendorong proses vaksinasi dipercepat, menjangkau semua lapisan masyarakat. Jika perlu, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung agar program vaksinasi bebas hambatan.

"Saya yakin, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal dua juta orang, dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ujar Luqman.

Luqman pun mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat menerbitkan Instruksi Nomor 13 Tahun 2021 kepada pemerintah daerah agar mengencangkan kembali pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. "Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Menurut Luqman, gejala kejenuhan masyarakat dengan kondisi saat ini terjadi secara meluas. "Begitu juga dengan sebagian pemerintah daerah yang mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerahnya," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB ini.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1312 seconds (0.1#10.140)